Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

FASE BARU BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjanjikan pengelolaan dana investasi
yang lebih profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik sehingga manajemen
keuangan lembaga tersebut akan lebih sehat dan bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
Muhammad Zuhri dalam pertemuan dengan dewan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada
Selasa (2/3).

Pertama kalinya setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2021, direksi baru Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengadakan
pertemuan untuk membahas arahan umum program Jaminan Sosial Nasional.

Zuhri mengatakan ada tiga pilar yang menjadi sasaran revitalisasi ke depan yang sejalan dengan
program DJSN. Pertama, peningkatan manfaat kepesertaan, kedua, menjaga tata kelola dengan
baik. "Ketiga, pengelolaan keuangan dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab," tegasnya.

Menurut dia, peningkatan layanan dan perbaikan tata kelola program Jaminan Sosial Nasional
ini bahkan akan menjadi sasaran terdekat. Akan tetapi, dia tidak menjabarkan lebih detail teknis
pelaksanaannya. Seperti diketahui, masalah pengelolaan keuangan dan investasi di BP
Jamsostek memang sempat mendapat sorotan penegak hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menuturkan
jajaran direksi berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tata kelola
perusahaan yang baik.

Selain itu, BP Jamsostek juga akan melakukan sejumlah inovasi, khususnya yang memudahkan
layanan kepada peserta di masa pandemi Covid-19. Kemudahan pendaftaran dan pembayaran
iuran, jelasnya, akan menjadi program 100 hari kerja.

"Kami akan memperbaiki infrastruktur, tidak hanya IT [Information technology] tapi juga SDM
[sumber daya manusia] dan regulasi," ujarnya.

INTEGRASI DATA

Anggoro menuturkan BP Jamsostek menyiapkan integrasi data dengan BPJS Kesehatan untuk
memperkuat layanan dan menciptakan pusat data atau big data untuk program Jaminan Sosial.

Menurutnya, penetrasi BPJS Kesehatan yang sudah menjangkau kurang lebih 85% kepesertaan
bisa dioptimalkan untuk mendukung program BP Jamsostek yang penetrasinya masih dikisaran
26%.

Hingga akhir tahun lalu, jumlah peserta BP Jamsostek sebanyak 51,76 juta jiwa. Adapun,
kepesertaan BPJS Kesehatan sudah menjangkau lebih dari 220 juta jiwa.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto menjelaskan ada sejumlah regulasi
DJSN yang harus segera dilaksanakan. Beberapa yang menjadi perhatian di antaranya mengenai
kepesertaan yang perlu menjangkau seluruh warga negara untuk mendapat akses kesehatan
disertai kendali mutu yang layak dan memadai.

Menurut Yuri, jangkauan layanan kesehatan tidak sekadar menjadi tanggung jawab BPJS
Kesehatan tetapi juga melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan. "Kalau tidak terintegrasi tidak
akan efektif dan efisien."

29