Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 31
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan tingkat kesehatan
keuangan di lembaga itu harus terjaga setidaknya 1,5 bulan dari estimasi pembayaran klaim.
Dari perhitungan itu, dana yang harus disediakan BPJS Kesehatan sebagai cadangan
pembayaran klaim sedikitnya Rp13,9 triliun. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan masih harus
mengembangkan aset dari yang saat ini masih belum optimal.
"Inovasi akan kami kembangkan, berbagai macam pendekatan akan kami lakukan. Kerja sama
akan kami tata sedemikian rupa, sehingga tidak ada korupsi di situ, GCG [good corporate
governance], jelas peruntukannya, bisa dipercaya, uang itu bisa sampai untuk pembayaran
kepada BPJS."
Dari kalangan pelaku usaha, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Soeprayitno berharap layanan BPJS dapat meningkat dan good corporate governance
bisa diterapkan di bawah jajaran direksi baru.
Dia berharap BP Jamsostek dapat lebih mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan program
JKP. Salah satunya dengan memperbaiki layanan dari yang bisa sampai seminggu menjadi
rampung dalam sehari.
Soeprayitno juga memberi saran agar BPJS Ketenagakerjaan siap menerapkan program JKP
untuk menjamin pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan BPJS
Ketenagakerjaan harus memastikan operasional perusahaan berjalan baik, terutama di tengah
kondisi asuransi sosial yang berhadapan dengan beragam tantangan.
Terkait dengan perbaikan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Bob mengemukakan keikutsertaan
BPJS Ketenagakerjaan seharusnya bisa meningkat seiring dengan hadirnya upah minimum sektor
UMKM.
Kehadiran upah minimum ini secara tidak langsung bakal mentransformasikan UMKM menjadi
bisnis formal dengan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik. "Dengan demikian keikutsertaan
UMKM bisa meningkat dan ke depannya UMKM bisa menjadi pilar ekonomi dan pekerjanya lebih
terlindungi."
Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menyebutkan kunci dalam
melakukan penataan di BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek adalah komunikasi antara
stakeholder.
"Dengan demikian, seluruh persoalan bisa diidentifikasi sejak awal," kata Timboel, yang juga
Koordinator Advokasi BPJS Watch. (Um F. Timorrla)
30
