Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Ringkasan

Regulasi baru mengatur bahwa kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan mendasari penetapan
upah minimum. Kalangan buruh menilai formula baru justru memunculkan ketidakpastian.
Pemerintah mengubah formula penetapan upah minimum. Nilai upah tidak lagi
memperhitungkan survei kebutuhan hidup layak, tetapi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Akan tetapi, rumusan baru ini dianggap berpotensi mendorong ketidakpastian dalam penetapan
upah minimum pekerja.

ATURAN BARU FORMULA UPAH

Regulasi baru mengatur bahwa kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan mendasari penetapan
upah minimum. Kalangan buruh menilai formula baru justru memunculkan ketidakpastian.

Pemerintah mengubah formula penetapan upah minimum. Nilai upah tidak lagi
memperhitungkan survei kebutuhan hidup layak, tetapi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Akan tetapi, rumusan baru ini dianggap berpotensi mendorong ketidakpastian dalam penetapan
upah minimum pekerja.
Formula baru upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan sebagai peraturan turunan Un-dang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Peraturan yang merevisi PP No 78/2015 tentang Pengupahan itu mengatur,
upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, tidak lagi
berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan
yang dimaksud meliputi indikator paritas daya beli (purchasing power parity), tingkat penyerapan
tenaga kerja, dan median upah. Ketiga indikator ini dipakai untuk menetapkan standar upah
minimum bagi wilayah yang belum memiliki upah minimum kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk menyesuaikan nilai upah minimum provinsi ataupun kabupaten/kota setiap
tahun, indikator yang digunakan adalah rentang nilai di antara batas atas dan batas bawah upah
minimum wilayah yang bersangkutan. Batas atas dan bawah dihitung dengan variabel rata-rata
konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya
anggota setiap rumah tangga yang bekerja.

Besaran upah minimum didapat dengan menyandingkan rentang nilai batas atas dan bawah
dengan variabel upah minimum tahun berjalan yang berlaku dengan variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi daerah bersangkutan. Data-data yang dipakai bersumber dari Badan Pusat
Statistik (BPS).
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Selasa (2/3/2021),
mengatakan, secara filosofis, upah minimum seharusnya adalah jaring pengaman yang
ditentukan pemerintah untuk menjamin pekerja dan keluarganya dapat hidup layak. "Upah
minimum seharusnya melihat juga kondisi paling riil untuk pekerja hidup dengan layak. Tidak
ada kaitannya dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, paritas daya beli, dan median upah,"
kata Timboel.

Menurut dia, penggunaan berbagai indikator makroekonomi yang baru itu tidak relevan karena
tidak menggambarkan kebutuhan riil biaya konsumsi masyarakat pekerja di lapangan. Meski
survei KHL selama ini juga memiliki kekurangan dan perlu dibenahi, itu bisa menggambarkan
kebutuhan konsumsi pekerja.

Penggunaan sejumlah indikator baru justru memosisikan penentuan upah dalam bingkai
mekanisme pasar, berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Hal itu dinilai merupakan

33