Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Bagi Elly mengapa penghitungan upah minimum harus berdasarkan KHL karena saat ini terdapat
berbagai hal seperti pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pengurangan gaji buruh,
pengurangan jam kerja akibat banyak buruh dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski begitu, Elly pun berpendapat bahwa seharusnya Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan ini belum bisa dilaksanakan mengingat saat ini masih ada beberapa pihak yang
mengajukan judicial review Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi
payung hukum penerbitan PP. PP ini juga akan menjadi mubazir apabila Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan pencabutan beberapa pasal di UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menilai, penetapan upah dengan PP 36.2021 menjadi lebih rumit bagi pekerja. Sebab, dengan
beleid baru ini pekerja menjadi tak bisa lagi memperhitungkan dengan sederhana potensi
kenaikan upah ke depan lantaran banyak hal yang perlu jadi pertimbangan penghitungan upah.
"Padahal, dasarnya harus KHL untuk menetapkan upah," ujar dia.

Meskipun buruh tidak setuju dengan aturan baru ini, mereka belum berencana melakukan protes
ke pemerintah dengan cara turun ke jalan. Sebelumnya Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin
Indonesia Bob Azam mengatakan, formulasi perhitungan upah minimum dalam PP pengupahan
lebih representatif

karena sudah mempertimbangkan banyak hal yang jadi keberatan pengusaha.

Ia menganggap PP baru merupakan simplifikasi PP 78/2015 yang menggunakan penghitungan
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. "(PP 78/2015) Justru banyak
menimbulkan masalah, banyak perusahaan yang tidak bisa memenuhi penetapan upah," kata
Bob.

Dia mengatakan, perhitungan upah minimum provinsi saat ini akan lebih menggambarkan
kondisi riil upah setiap provinsi. Selain itu, Bob bilang, penyesuaian upah minimum
kabupaten/kota yang menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi
agar membuat tidak jauhnya perbedaan upah minimum antar satu kabupaten/kota dengan
kabupaten/kota lainnya.

"Saat ini upah antar daerah jomplang perbedaannya," jelas dia.
Pengusaha merasa keberatan jika setiap kenaikan upah minimum tidak dibarengi dengan
peningkatan produktivitas. Jika tidak dibarengi peningkatan produktivitas, maka akan berdampak
pada kenaikan harga.

"Kalau kami tidak bisa (meningkatkan produktivitas), berarti akan menyebabkan kenaikan harga.
Konsumen kan tidak gampang menerima kenaikan harga, dan itu akan memacu terjadinya
inflasi. Yang pada akhirnya menurunkan daya beli pekerja juga," terang dia

25