Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 21
Ringkasan
Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) akan fokus
pada pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagaimana yang
diamanatkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yang diamanahkan kepada kami,
yakni JKP. Kami akan persiapkan segala sesuatunya agar program ini segera terlaksana dengan
baik dan menjadi penyempurna program jaminan sosial yang sudah ada," kata Dirut BP
Jamsostek Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Selasa (2/3) seperti dilansir Antara.
BP JAMSOSTEK FOKUS PADA PELAKSANAAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Oleh Nida Sahara
Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) akan fokus
pada pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagaimana yang
diamanatkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yang diamanahkan kepada kami,
yakni JKP. Kami akan persiapkan segala sesuatunya agar program ini segera terlaksana dengan
baik dan menjadi penyempurna program jaminan sosial yang sudah ada," kata Dirut BP
Jamsostek Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Selasa (2/3) seperti dilansir Antara.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BP Jamsostek Muhammad Zuhri menyatakan siap
bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BP Jamsostek dan kesejahteraan
pekerja di masa yang akan datang. "Kami membutuhkan partisipasi dan dukungan dari seluruh
komponen masyarakat, terutama para pekerja agar kami mampu menjalankan tanggung jawab
ini dengan sebaik-baiknya," ujar Zuhri.
Dia menyampaikan enam lompatan besar yang akan dilakukan Dewas BP Jamsostek dalam
melaksanakan perencanaan pengawasan, antara lain peningkatan kepesertaan yang berbasis
sinkronisasi data, mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis, dan
memperhatikan risiko operasional dan investasi.
Kemudian, memenuhi standar operasional BP Jamsostek, menindaklanjuti rekomendasi DJSN
dan pemeriksaan khusus BPK RI, menyelesaikan perbedaan antara regulasi dengan implementasi
operasional.
Sementara itu, Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni yang diwakili oleh Iene Muliati menyatakan
melalui penetapan dewan pengawas dan direksi yang baru, DJSN optimistis BP Jamsostek
mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas
bagi pekerja Indonesia.
"Kami berharap hal ini dapat lebih ditingkatkan hingga mencapai titik maksimal bagi
kesejahteraan pekerja Indonesia, terutama dalam aspek manajemen kepesertaan, manajemen
risiko dan investasi serta manajemen layanan manfaat," ujar Iene
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Surat Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi
BP Jamsostek di Jakarta pada Selasa (2/3). Penyerahan itu dilakukan sepekan setelah Presiden
RI Joko Widodo melantik jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) periode 2021-
2026.
20
