Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 18
Pemberi kerja atau perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Bila ada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya,
maka akan dijatuhi sanksi.
'Terkait dengan sanksi, sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publilk tertentu," ujarnya.
Ida menyebutkan bahwa untuk implementasi JKP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan
modal awal sebesar Rp 6 triliun di APBN 2021 ini. "Untuk modal awal, sesuai mandat UU Cipta
Kerja, modal awal program JKP yang bersumber dari APBN sebesar Rp 6 triliun," ujamya.
Tantangan
Anggoro menyampaikan secara umum ada 4 tantangan yang harus dihadapi BPJamsostek.
Pertama, perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada
pasar tenaga kerja di era industri 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan, dan kecepatan layanan
BPJamsostek dan peningkatan IT Agility.
Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek, Muhammad Zuhri menyatakan siap bekerja sama dengan
jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di
masa yang akan datang.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni yang diwakili oleh Iene
Muliati mengatakan, optimistis BPJamsostek mampu mewujudkan jaminan sosial berkualitas bagi
pekerja Indonesia.
17
