Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Pada kesempatan tersebut, Anggoro Eko Cahyo menyatakan dirinya beserta jajaran direksi siap
melaksanakan amanah Presiden dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan tata
kelola yang baik dan tetap mengedepankan inovasi. "Secara umum dan berdasarkan ISSA, ada
empat tantangan yang kami hadapi ke depan," ujar Anggoro.

Pertama, yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan
pada pasar tenaga kerja di era industri 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan
layanan dan peningkatan kelincahan IT (agility).

Anggoro menjelaskan, pihaknya memiliki strategi besar dalam 100 hari pertama yang disebut
Same Day Service (pelayanan pada hari yang sama). Dirinya dan direksi BP Jamsostek ingin
memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan tenaga kerja.

Anggoro telah menetapkan jajaran direktur teknis yang membidangi masing-masing direktorat,
yakni Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Pramudya Iriawan Buntoro,
Direktur Keuangan Asep Rahmat Suwandha, Direktur Umum dan SDM Abdur Rahman Irsyadi,
Direktur Kepesertaan Zainudin, Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia, dan Direktur
Pengembangan Investasi Edwin Michael Ridwan.

Dia juga berharap sinergi positif yang terjalin dengan DJSN mampu meningkatkan kinerja BP
Jamsostek, untuk mewujudkan visi dan misi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan
terbaik kepada peserta.

"Dari sisi kepesertaan, kami akan memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan
pembayaran klaim. Dari sisi layanan, kami akan re-branding layanan mobile dan
mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometrik, kami juga sangat
concern dengan data dan kolaborasi" ujar dia.

Program BPJS Mendengar

Sementara itu, BPJS Kesehatan mengupayakan peningkatan kualitas layanan kepada peserta
sesuai customer journey. Selain itu, jajaran direksi baru BPJS Kesehatan juga siap mendengar
aspirasi dari semua pihak melalui program BPJS Mendengar untuk memperkuat ekosistem JKN-
KIS.

"Kami punya program BPJS Mendengar, kami ingin mendengar semua pemangku kepentingan
itu seperti apa keinginannya dan kita jadikan masukan ke rencana strategis," ungkap Direktur
Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Selasa (2/3).

Ali menambahkan, dalam memperkuat ekosistem Program JKN-KIS sesuai dengan amanat
Perpres 64 tahun 2020, BPJS Kesehatan akan mengoptimalisasi kerja sama lintas sektoral
dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ekosistem JKN-KIS yang sehat akan tercapai bila masing-masing pemangku kepentingan
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
Untuk itu, Ali Ghufron mengungkapkan, untuk mengawali kerja jajaran direksi yang baru,
manajemen akan menggelar program BPJS Mendengar yang bertujuan menangkap aspirasi dari
seluruh pemangku kepentingan terkait Program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan. Program ini akan
dilaksanakan minggu ke-2 sampai ke-4 bulan Maret tahun 2021.
Program BPJS Mendengar akan menargetkan peserta, DPR, fasilitas kesehatan, pemberi kerja,
pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. "Kami akan siapkan kanal-kanal untuk masukan
tersebut, untuk itu kami mengimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi memberikan
masukan konstruktif bagi pengelolaan Program JKN-KIS," tambah Ali.

21