Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 24
Judul Ekonomi Daerah Kini Jadi Acuan Upah Buruh
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2021-03-03 04:21:00
Ukuran 422x289mmk
Warna Warna
AD Value Rp 141.370.000
News Value Rp 424.110.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Kami ingin, terutama kepada para pengusaha untuk dapat
mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dan melaksanakan kebijakan secara bijak dan
proporsional dengan tetap mengedepankan itikad baik.
neutral - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Jadi
kalau kami menyoroti pengupahan itu sebenarnya harus kembali ke KHL, dari situ kita bisa
berangkat untuk melakukan kenaikan gaji buruh.
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Padahal, dasarnya harus
KHL untuk menetapkan upah.
negative - Bob Azam (Direktur Administrasi Korporasi dan Hubungan Eksternal PT TMMIN) (PP
78/2015) Justru banyak menimbulkan masalah, banyak perusahaan yang tidak bisa memenuhi
penetapan upah.
negative - Bob Azam (Direktur Administrasi Korporasi dan Hubungan Eksternal PT TMMIN) Saat
ini upah antar daerah jomplang perbedaannya.
positive - Bob Azam (Direktur Administrasi Korporasi dan Hubungan Eksternal PT TMMIN) Kalau
kami tidak bisa (meningkatkan produktivitas), berarti akan menyebabkan kenaikan harga.
Konsumen kan tidak gampang menerima kenaikan harga, dan itu akan memacu terjadinya
inflasi. Yang pada akhirnya menurunkan daya beli pekerja juga.
Ringkasan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan. Peraturan pengupahan ini sekaligus merevisi PP Nomor 78/2015 tentang
Pengupahan. Poin penting aturan pengupahan ini; Pertama, upah minimum hanya ditetapkan di
tingkat provinsi. Sedangkan upah di tingkat kabupaten/kota bisa ditetapkan dengan syarat,
kondisi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi.
23
