Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

redaksi@blsnis.com

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pemerintah Mohamad Subuh
mengatakan bahwa pengelolaan dana jaminan sosial dari program jaminan kesehatan nasional
(JKN) menjadi salah satu perhatian terhadap jajaran dewan pengawas dan direksi BPJS
Kesehatan periode 2021-2026.

Jajaran manajemen itu mengawali masa keijanya dengan kondisi keuangan yang telah membaik,
ditandai dengan terjadinya surplus arus kas dana jaminan sosial (DJS) Rp18,7 triliun. Meskipun
begitu, dari sisi aset netto masih terjadi defisit Rp6,3 triliun karena pencadangan yang belum
memenuhi ketentuan.

Menurut Subuh, membaiknya kondisi keuangan membuat BPJS Kesehatan harus menyiapkan
strategi investasi agar nantinya DJS dapat lebih berkembang. DJSN pun akan membawa kabalr
persiapan investasi BPJS Kesehatan kepada Presiden Joko Widodo.

"Dari kajian kami, salah satunya adalah mengusulkan investasi DJS. Boleh tidaknya itu kami
usulkan kepada Presiden, karena kendali penuh pelaksanaan jaminan sosial ada di presiden
[termasuk terkait upaya investasi DJS]," ujar Subuh, Selasa (2/3).

Dia mengambil contoh BPJS Ketenagakerjaan sebagai 'saudara' sesama penyelenggara jaminan
sosial. Badan tersebut melakukan investasi untuk mengembangkan DJS, sehingga berkontribusi
dalam mengakselerasi pertumbuhan dananya dan berbuah imbal hasil bagi para peserta.

BPJS Kesehatan dapat melakukan investasi setelah kondisi keuangan dan pengelolaannya ada
dalam kondisi yang benar-benar sehat. Subuh menyebutkan bahwa inves-

tasi di antaranya dapat dilakukan setelah dana cadangan mencapai dua kali dari nilai klaim
bulanan atau melebihi syarat minimal aset netto.
"Investasi memang diperuntukkan agar bisa mempertahankan keberlangsungan [sustamability]
jaminan sosial itu sendiri," ujarnya.

Meskipun begitu, Subuh menekankan agar BPJS Kesehatan sangat berhati-hati dalam
menentukan arah investasi DJS nantinya. Berbagai bentuk dan kebijakan investasi dapat
dilakukan selama memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
govemance).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa saat ini arus kas DJS
sudah aman, tidak terdapat lagi keterlambatan pembayaran klaim program JKN. Namun,
pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencapai jumlah aset netto minimal senilai
Rpl3,9 triliun.

'Tingkat kesehatan keuangan itu minimal 1,5 bulan dari estimasi pembayaran klaim [bulanan]
yang sekarang sekitar Rp13,9 triliun. Kami mengapresiasi jajaran direksi sebelumnya, selama ini
biasanya defisitnya banyak tapi sekarang aset netto sudah mendekati [jumlah minimal] dan tidak
seperti dulu," ujar Ghufron.

Di tengah perbaikan kondisi keuangan itu, tata kelola perusahaan akan menjadi fokus jajaran
direksi agar program JKN menjadi lebih optimal. Jajaran direksi pun akan mengupayakan
berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan iuran agar kondisi DJS lebih kuat, selain
melalui investasi yang akan disiapkan.
Seperti diketahui, BPJS Kesehatan belum pernah melakukan investasi DJS karena defisit terus
terjadi sejak badan itu bertransformasi dari Askes. Investasi tak dapat dilakukan karena utang
klaim menumpuk, sehingga pendapatan yang ada harus langsung dikeluarkan.

40