Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Keempat PP tersebut adalah PP No. 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP No.
35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, dan PP No. 37/2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Sosialisasi ini tidak berhenti di sini saja, kami akan terus berkomintmen untuk menyosialisasikan
semua ketentuan peraturan perundangan pelaksana dari UU Ciptaker. Semoga dapat
memberikan informasi dan pemahaman yang baik," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker
Haiyani Rumondang dalam sebuah acara virtual, dikutip dari laman Kemnaker, Selasa
(2/3/2021).

Selain itu, dia menyampaikan harapannya kepada pengusaha, pekerja atau buruh, maupun
pengawas ketenagakerjaan terkait perubahan dan penyempurnaan kebijakan pengupahan.?
Kepada pengusaha, Haiyani meminta agar dapat mematuhi semua ketentuan yang sudah
ditetapkan termasuk menggunakan fasilitas kebijakan yang memudahkan kegiatan berusaha
secara bijak dan proposional.

Dia berharap penghusaha tetap mengedepankan itikad baik dalam menjalin relasi dengan
pekerja melalui musyawarah dan mufakat, serta memiliki rasa kemitraan.? "Pengusaha
menjadikan pekerja sebagai aset yang harus dikelola dengan baik. Sehingga bisa secara
bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara, serta turut
menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi
para pekerjanya," ungkapnya.? Kepada pekerja atau buruh, Haiyani berharap agar bekerja
penuh semangat dan tanggungjawab.

Kemudian, sambungnya, pekerja juga harus meningkatkan kompetensi diri, jeli melihat peluang
pengembangan karir dan penghasilan, serta menjadi patner musyawarah yang produktif.

Lalu, bagi Pengawas Ketenagakerjaan, Haiyani mengatakan bahwa peran Pengawas
Ketenagakerjaan sangat penting yakni melakukan pembinaan, advokasi, dan mendorong pihak
pengusaha dan pekerja serta stakeholder terkait mengimplementasikan aturan selain
memastikan penerapan dan penegakan hukum.? Sementara itu, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Tri Retno Isnaningsih menyampaikan bahwa secara umum kebijakan pengupahan
yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan keempat PP meliputi enam hal.

Pertama, penetapan upah minimum yang proporsional dan implementatif Kedua, struktur dan
skala upah untuk upah yang berkeadilan.

Ketiga, jenis upah berdasarkan satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodir
kebutuhan pelindungan bagi pekerja paruh waktu melalui pengaturan upah per jam. ? Keempat,
upah terendah bagi usaha mikro dan kecil yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan
ketahanan perusahaan yang berada dalam kategori skala usaha tersebut dan di sisi lain tetap
memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada skala usaha mikro dan kecil.

Kelima, penegasan batas-batas kewenangan pemerintah daerah terkait bidang pengupahan.
"Keenam, penguatan eksistensi Dewan Pengupahan," ujarnya.? Tri Retno menilai PP No. 36/2021
yang merevisi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan merupakan solusi terhadap pemasalahan
pengupahan.

Menurutnya, materi muatan PP No. 36/2021 tersebut ada yang sifatnya tetap atau
mempertahankan ketentuan lama dan ada juga mengubah ketentuan lama.

91