Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021

menjalankan aktivitas usaha sesuai perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Kemenaker RI.
Kejari kemudian mulai memeriksa ketua kelompok dan pihak lain yang terkait. Dari pemeriksa
14 orang, Kejari menemukan dugaan penyalahgunaan dana JPS Kemenaker di 48 kelompok
usaha mandiri ini. Proses berlanjut ke penyidikan. Dari hasil penyidikan, Kejari mulai
mendapatkan nama-nama yang diduga mendalangi penyelewengan dana JPS. Satu di antaranya
AM (26), warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Kejari kemudian menggeledah rumah AM. Dari penggeledahan ini, petugas menemukan uang
tunai Rp470 juta, 48 buku rekening BRI masing-masing kelompok, stempel kelompok, dan satu
unit komputer. Dari hasil penyidikan, penyidik mengungkap AM beraksi bersama MT (27) yang
juga warga Cilongok. Mereka merupakan aktor yang membentuk 48 kelompok usaha mandiri ini.

Kejari tidak mengungkap secara rinci latar belakang dan kemungkinan afiliasi politik kedua orang
ini. Kejari hanya menyebut keduanya pekerja swasta seperti yang tertera di KTP. Diduga
keduanya membentuk kelompok usaha sebagai modus untuk mendapatkan bantuan JPS dari
Kemenaker.

"Jadi kelompok untuk nama saja," ujar Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan SH MH, usai
penggeledahan, Selasa (9/3/2021) malam.
Modus AM ini dengan menunggu ketua kelompok saat mencairkan dana bantuan di BRI. Ketika
ketua kelompok keluar, AM mengambil uang itu dari tangan setiap ketua kelompok.

Dari total Rp1,92 miliar, yang tersisa di rumah AM hanya Rp 470 juta. Sisanya telah digunakan
untuk kepentingan yang lain.

"Yang jelas tidak digunakan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan yang tidak
bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Hingga berita diunggah, Kejari Purwokerto belum mengumumkan tersangka kasus ini. Siapapun
tersangkanya, Kejari akan menjerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

24