Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 24
Judul Penyelewengan Dana JPS Kemenaker, Kejari Sita Ratusan Juta dari
Kamar Pemuda Cilongok Banyumas
Nama Media liputan6.com
Newstrend Dugaan Korupsi JPS Kemnaker
Halaman/URL https://www.liputan6.com/regional/read/4504148/penyelewengan-
dana-jps-kemenaker-kejari-sita-ratusan-juta-dari-kamar-pemuda-
cilongok-banyumas
Jurnalis Rudal Afgani Dirgantara
Tanggal 2021-03-11 18:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Sunarwan SH MH (Kepala Kejari Purwokerto) Jadi kelompok untuk nama saja
negative - Sunarwan SH MH (Kepala Kejari Purwokerto) Yang jelas tidak digunakan untuk
kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
Ringkasan
Empat purnama sudah terlewati sejak Kejaksaan Negeri Purwokerto mengusut kasus dugaan
korupsi dalam bentuk penyelewengan dana jaring pengaman sosial (JPS) Kementerian
Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas. Hasil penyidikan mengarah pada dua orang yang
diduga menyalahgunakan dana JPS hingga Rp 1,92 miliar.
PENYELEWENGAN DANA JPS KEMENAKER, KEJARI SITA RATUSAN JUTA DARI
KAMAR PEMUDA CILONGOK BANYUMAS
Banyumas - Empat purnama sudah terlewati sejak Kejaksaan Negeri Purwokerto mengusut kasus
dugaan korupsi dalam bentuk penyelewengan dana jaring pengaman sosial (JPS) Kementerian
Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas. Hasil penyidikan mengarah pada dua orang yang
diduga menyalahgunakan dana JPS hingga Rp 1,92 miliar. JPS merupakan bantuan
penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Bantuan diberkan kepada kelompok usaha mandiri.
Tujuannya agar masyarakat yang menganggur atau di-PHK bisa bangkit dari keterpurukan.
Di Banyumas ada 48 kelompok usaha mandiri. Masing-masing kelompok usaha menerima Rp 40
juta. Bantuan cair pada 1 Desember 2020. Kejaksaan Negeri Purwokerto yang mengawasi
pemanfaatan bantuan menemukan tidak ada aktivitas kelompok meskipun dana bantuan telah
cair. Dari tiga sampel kelompok yang menjadi objek pengawasan menunjukkan tidak satupun
23
