Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021

Uang tersebut merupakan dana bantuan Covid-19 bagi warga terdampak seperti pemutusan
hubungan kerja dan pengangguran yang disalurkan lewat kelompok. Bantuan itu berasal dari
Ditjen Bina Penta Kemenaker RI untuk pemberdayaan masyarakat.

Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan yang didampingi Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Nila Aldriani,
semalam menjelaskan tim penyidik Tipikor melakukan penggeledahan dirumah AM (26) dan MT
(37), Cilongok, Banyumas.

"Dari hasil penggeledehan itu tim menyita uang sebesar 470 juta dari total bantuan Ditjen Bina
Penta Kemenaker untuk 48 kelompok, dengan nilai totoal semuanya adalah Rp 1.920.000.000
yang seharusnya diisalurkan untuk masing masing kelompok mendapatkan 40 juta," kata
Sunarwan.

Uang tersebut oleh AM dan MT digunakan untuk kepentingan mereka bulan untuk kepentingan
kelompok, yakni membuat green house seluas tiga hektare di selatan lereng Gunung Slamet.

Terkait kasus tindak pidanan korupsi tersebut penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap
saksi-saksi yang berjumlah tujuh orang, dari ketujuh orang tersebut, lima merupakan berasal
dari kelompok yang seharusnya menerima uang tersebut.

Sedangkan dua orang saksi lainnya AM (26) dan MT (37), warga Kecamatan Cilongok diduga
merupakan orang yang mengambil bantuan uang dari para kelompok tersebut.

Sunarwan menjelasakan bantuan Ditjen Bina Penta Kemenaker ini seharusnya diperuntukan
pemberdayaan masyarakat akibat COVID-19. Yakni Ditjen Bina Penta memberikan bantuan
kepada kelompok di desa desa dengan tujuan pemberdayaan kelompok. Dalam satu kelompok
ada 20 orang.

Tujuannya adalah memberdayakan kelompok tersebut, biar kelompok di desa bisa berusaha dan
mendirikan usaha yang mandiri, seperti peternakan dan pertanian.

Namun dalam prakteknya uang yang seharusnya diterima 48 kelompok ini diambil oleh satu
orang. Hingga sisanya adalah yang diketemukan dRp 470 juta.

Dalam aksinya AM dan MT membuat satu kelompok yang beranggotakan 20 orang yang
diketahui Kepala Desa setempat. Kemudian diajukan ke Kemenaker pusat, sehingga ada
verifikasi dari pusat atas dokumen dokumen tersebut. " Saudara AM ini membuatkan semua
dokumen kelompok kelompok ini, termasuk cap stempel semuanya," ungkapnya.
Kemudian setelah proposal di verifikasi oleh PPK Kemenaker di pusat dan kemudian disetujui
serta mendapatkan rekening, kelompok tersebut langsung mendapatkan uang yang ditransfer
ke rekening kelompok yang dibuatkan oleh Kemenaker.

Namun saat uang tersebut ditransfer ke masing masing kelompok dan oleh diambil kelompok di
Bank BRI oleh AM kemudian diminta semuanya.

"Saat kelompok mengambil uang di Bank BRI didepan BRI, sudah menunggu seseorang
kemudian diminta semuanya. Jadi dari 48 kelompok diminta oleh AM, totalnya Rp
1,920.000.000," terang Sunarwan.

Dugaan kasus korupsi setelah tim Kejari Purwokerto melakuakan dengan memintai keterangan
sampel ke kelompok kelompok yang menerima bantuan tersebut.

Dari hasil penyelidikan di satu kelompok tidak ada kegiatan, dan bantuan untuk 48 kelompok
yang seharusnya diterima juga tidak menerima.

278