Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 282

Imbauan  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menaker  Nomor M/5/HK.04/III/2021  tentang
              Imbauan Penundaan Bepergian Ke Luar Kota Bagi Pekerja/Buruh Selama Libur Hari Isra Mikraj
              Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 yang ditandatangani pada 9 Maret
              2021.

              "Mengimbau pekerja/buruh dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar
              kota selama periode libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru
              Saka 1943, sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2021," kata Menaker mengutip poin
              pertama SE tersebut.

              Dalam  poin  kedua  SE  yang  ditujukan  kepada  para  Gubernur,  Ida  mengingatkan,  jika  dalam
              kondisi terpaksa para pekerja/buruh yang menyebabkan pekerja/buruh harus bepergian ke luar
              kota, maka wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

              "Wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M," katanya.

              5M tersebut urai Ida adalah menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan
              di luar rumah tanpa terkecuali.

              Kemudian, lanjut dia mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan
              orang  lain  ketika  melakukan  komunikasi  antarindividu  (physical  distancing),  "Menjauhi
              kerumunan; dan membatasi mobilitas dan interaksi" papar dia.

              Tidak hanya itu pekerja diimbau untuk memperhatikan zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang
              ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

              "Serta peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai
              pembatasan keluar dan masuk orang," ujar Ida.

              Para  pekerja/buruh  pun  harus  mematuhi  kriteria,  persyaratan,  dan  protokol  perjalanan  yang
              ditetapkan  oleh  Kementerian  Perhubungan,  Satgas  Penanganan  Covid-19,  dan  protokol
              kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

              Dalam  SE  ini,  Menaker  juga  meminta  kepada  para  Gubernur  untuk  menindaklanjuti  dan
              menyampaikan SE ini kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait.

              (mcr10/jpnn).




























                                                           281
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287