Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021

Judul Jangan Samakan Kasus BPJS Ketenagakerjaan dengan Jiwasraya dan
Asabri
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/11/jangan-samakan-
kasus-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-jiwasraya-dan-asabri
Jurnalis Content Writer
Tanggal 2021-03-11 10:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Mauldy Rauf Makmur (Direktur Eksekutif Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi
(APRDI)) Kalau BPJS Ketenagakerjaan sangat berbeda, karena BPJS Ketenagakerjaan tidak ada
masalah dengan guaranteed return, tidak ada masalah juga dengan pelanggaran pengelolaan
reksadana

neutral - Mauldy Rauf Makmur (Direktur Eksekutif Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi
(APRDI)) Yang dimasalahkan dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan itu Unrealized Loss (UL). Di
pasar modal itu selalu ada Unrealized Loss. Saya tahu betul BPJS Ketenagakerjaan punya SOP
yang baik dalam memilih Manager Investasi (MI) dan dalam memilih reksadana. SOP mereka
jelas

negative - Mauldy Rauf Makmur (Direktur Eksekutif Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi
(APRDI)) Semua di pasar modal pasti kena UL, ketika kinerja indeks turun ya pasti kena UL, tapi
kalau kinerja indeks naik lagi maka saham juga akan naik lagi. Kalau UL dipermasalahkan, ya
tidak ada yang berinvestasi di pasar modal

Ringkasan

Hingga kini, penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) belum ada kejelasan hukum. Tak pelak, hal ini mengundang
banyak spekulasi publik. Kini giliran Direktur Eksekutif Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana &
Investasi Indonesia (APRDI), Mauldy Rauf Makmur angkat bicara. Dengan tegas dirinya
mengatakan, kasus BPJS Ketenagakerjaan.dengan.Jiwasraya.dan Asabri sangat berbeda.

JANGAN SAMAKAN KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN JIWASRAYA DAN
ASABRI

Hingga kini, penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap BPJS
Ketenagakerjaan.(BPJAMSOSTEK) belum ada kejelasan hukum. Tak pelak, hal ini mengundang

81