Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 85
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulian, mengatakan setiap
pegawai pemerintah Non ASN wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan. "Namun pada kenyataannya masih banyak pegawai non ASN yang belum
terlindungi program BPJamsostek," kata Deny, Kamis (11/3/2021).
Hal itu sesuai amanat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU
No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 109/2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Dalam pasal 5 ayat (3) Perpres No 109, penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang
bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dilakukan untuk program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) paling lambat 1 Juli 2015, termasuk bagi
pegawai non-ASN.
Ia berharap semakin tergugah kesadaran seluruh pemda di Jawa Timur untuk mendaftarkan
seluruh pegawai non-ASN dijajarannya sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi
program jaminan sosial.
"Bila kita lihat sudah banyak pegawai negeri dan honor daerah yang mengalami kecelakaan
hingga meninggal dunia, tidak mendapatkan santunan dan pengobatan yang wajar. Dengan
masuk dalam program, maka.BPJS Ketenagakerjaan.akan menanggung hingga sembuh untuk
pengobatan akibat kecelakaan kerja, tidak ada batas biaya lagi, hanya berdasarkan resume
medis," katanya.
"Hal ini membuktikan negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial
dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh Deny.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin
menyampaikan dukungannya untuk percepatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
bagi seluruh pegawai non-ASN.
"Dengan terdaftar sebagai peserta, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung hingga sembuh
untuk pengobatan akibat kecelakaan kerja, tidak ada batas biaya lagi, hanya berdasarkan resume
medis," ungkap Agus.
Ia menyebutkan betapa pentingnya kepesertaan pegawai non-ASN di BPJS Ketenagakerjaan
untuk melindungi seluruh peserta dari kecelakaan kerja dan memberikan rasa aman dan nyaman
ketika melakukan pekerjaan serta tugas sehari hari.
84
