Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 106

Kepastian pemberian insentif bagi kalangan guru honorer itu disampaikan Menteri Keuangan Sri
              Mulyani Indrawati dalam raker bersama Komisi XI DPR RI, kemarin.
              "Guru  honorer  dimasukkan  dalam  mereka  yang  mendapatkan  manfaat  ini  (insentif  pekerja
              bergaji di bawah Rp5 juta per bulan). Bantuannya ialah sama, standar Rp600.000 per bulan
              untuk empat bulan. Untuk ini dilakukan transfer langsung dalam dua kali penyaluran," ungkap
              Menkeu.

              Sri Mulyani menjelaskan guru honorer penerima manfaat insentif tersebut adalah mereka yang
              terdata  dalam  BP  Jamsostek  maupun  yang  sedang  dalam  tahap  penyempurnaan  data  di
              Kemendikbud dan Kementerian PAN RB.

              Ia  menuturkan  guru  honorer  ini  masuk ke  15,7  juta penerima  insentif yang  akan  mendapat
              manfaat total senilai Rp2,4 juta per orang.

              Sri Mulyani melanjutkan, insentif ini telah dikeluarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
              senilai  Rp37,87  triliun.  "Anggaran  yang    disiapkan  ini  adalah  Rp37,87  triliun  dan  sudah
              dikeluarkan dalam dokumen anggaran atau DIPA," ujarnya.

              Pada  kesempatan  berbeda,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  dilaporkan  telah
              menerima 2,5 juta data calon penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Data tersebut
              diserahkan setelah dilakukan verifi kasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

              "Hari  ini  kami  akan  serahkan  data  calon  penerima  subsidi  upah  dari  BPJS  Ketenagakerjaan
              kepada Kemnaker dari data yang sekarang sudah terkumpul dari target semula 15,7 juta kita
              mengumpulkan rekening dan terkumpul 13,7 juta dan masih ada 2 juta rekening yang belum
              terkumpul," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Kantor Kemnaker, kemarin.

              Dari  13,7  juta,  BPJS  Ketenagakerjaan  memvalidasi  secara  berlapis  dan  menyerahkan  secara
              bertahap rekening yang tervalidasi yaitu 2,5 juta nomor rekening atau data per batch ini akan
              memudahkan rekonsilisasi monitoring dan prinsip kehati-hatian.

              Dalam  kesempatan  yang  sama,  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah,  mengatakan  data
              sebanyak itu akan dilakukan kesusaian dan memastikan setiap calon penerima memenuhi syarat.
              "Kami membutuhkan data yang disampaikan Pak Agus. Kami butuh waktu. Kami menargetkan
              yang dimulai akhir bulan ini butuh 4 hari dan kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada,"
              ujar Ida.

              Ditunda    Terkait  dengan  penyesuaian  data  tersebut,  Ida  Fauziyah  mengumumkan  bahwa
              pencairan program BSU bagi pekerja yang sedianya mulai hari ini ditunda. Meski tertunda, Ida
              memastikan bahwa 2,5 juta pekerja akan menerima bantuan dari pemerintah yang dikirimkan
              melalui rekening masing-masing.

              Setelah penyesuaian dilakukan, dana BSU akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
              Negara (KPPN) untuk bisa dicairkan dan disalurkan ke bank pemerintah. "Nantinya sebanyak
              15,7 juta orang yang menerima BSU akan terealisasi akhir September 2020," pungkas Ida.

              Tertundanya pencairan program BSU bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta membuat
              masyarakat sedikit kecewa. Salah satu penerima BSU, Fawwaz Fauzi, 24, pekerja di PT Cosl Indo
              mengaku  sedikit  kecewa.  Meski  begitu,  ia  berharap  pencairan  subsidi  upah  tersebut  segera
              terlaksana.

              "Iya saya baru tahu tadi (soal penundaan). Kecewa ada, tapi mau bagaimana lagi untuk validasi
              data," kata Fawwaz, kemarin.




                                                           105
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111