Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

Judul Kesepakatan DPR dan Organisasi Buruh Diapresiasi
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis C-6
Tanggal 2020-08-25 03:51:00
Ukuran 138x159mmk
Warna Warna
AD Value Rp 54.648.000

News Value Rp 163.944.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR) Beberapa kesepakatan yang mengakomodasi
koreksi dan kepentingan buruh itu perlu diapresiasi. DPR juga harus konsekuen melaksanakan
kesepakatan itu. dengan memasukkannya ke dalam aturan perundangan

positive - Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR) Demi kemaslahatan semuanya, DPR juga perlu
mendengarkan dan mengakomodasi banyak kritik dan penolakan dari elemen-elemen bangsa
lainnya, seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama
Indonesia dan lain se-bagainya.

neutral - Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR) DPR juga harusnya menyelamatkan hak
konstitusional DPR dalam kuasa membuat UU dengan mengeritisi munculnya Pasal 170 RUU
Ciptaker itu

positive - Puan Maharani (Ketua DPR) Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat,
hati-hati, transparan, terbuka, dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan
kepentingan nasional. baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang

positive - Puan Maharani (Ketua DPR) Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat,
hati-hati, transparan, terbuka, dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan
kepentingan nasional. baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Ringkasan

DPR dan sejumlah organisasi buruh menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster
ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Kesepakatan
itu merupakan hasil pertemuan 20-21 Agustus 2020 di Jakarta. Wakil Ketua M PR Hidayat Nur
Wahid mengapresiasi hal tersebut namun Hidayat meminta koreksi dan keberatan dari beberapa
elemen bangsa lainnya menyangkut RUU Ciptaker dapat menjadi atensi DPR.

KESEPAKATAN DPR DAN ORGANISASI BURUH DIAPRESIASI
DPR dan sejumlah organisasi buruh menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster
ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Kesepakatan
itu merupakan hasil pertemuan 20-21 Agustus 2020 di Jakarta.

101