Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

Wakil Ketua M PR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi hal tersebut namun Hidayat meminta koreksi
dan keberatan dari beberapa elemen bangsa lainnya menyangkut RUU Ciptaker dapat menjadi
atensi DPR.

"Beberapa kesepakatan yang mengakomodasi koreksi dan kepentingan buruh itu perlu
diapresiasi. DPR juga harus konsekuen melaksanakan kesepakatan itu. dengan memasukkannya
ke dalam aturan perundangan," kata Hidayat, di Jakarta, Senin (24/8).

Hidayat pun menyebut. "Demi kemaslahatan semuanya, DPR juga perlu mendengarkan dan
mengakomodasi banyak kritik dan penolakan dari elemen-elemen bangsa lainnya, seperti yang
disampaikan oleh Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan lain se-
bagainya."

Menurut Hidayat persoalan yang ada dalam RUU Ciptaker. bukan hanya ketentuan klaster
ketenagakerajaan. Hidayat menyatakan banyak substansi menimbulkan penolakan dari berbagai
elemen bangsa.
Misalnya mengenai pers, jaminan produk halal, lingkungan hidup, pendidikan, dan hubungan
pusat dengan daerah. Hidayat menyoroti Pasal 170 RUU Ciptaker yang memberi kewenangan
berlebih kepada pemerintah menyangkut proses legislasi.

Hidayat berharap DPR bekerja secara cermat dan tidak tergesa-gesa dalam membahas RUU
inisiatif pemerintah tersebut. "DPR juga harusnya menyelamatkan hak konstitusional DPR dalam
kuasa membuat UU dengan mengeritisi munculnya Pasal 170 RUU Ciptaker itu," tegas Hidayat.

Sebelumnya. Ketua DPR

Puan Maharani menegaskan pembahasan RUU Ciptaker dilakukan dengan hati-hati dan
transparan. Menurut Puan. DPR sangat memerhatikan berbagai masukan dari seluruh komponen
bangsa.

"Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang
terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional. baik di masa sekarang
maupun di masa yang akan datang." ujar Puan, belum lama ini.

Sementara itu. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyatakan Panitia
Kerja RUU Ciptaker menargetkan RUU Ciptaker disahkan pada awal Oktober 2020. Demi
mewujudkan itu. Supratman menjelaskan DPR akan bekerja secara maksimal.
Sebanyak 50 sampai 100 daftar inventarisasi masalah (DIM) bakal dibahas setiap harinya. RUU
Ciptaker menyisakan sekitar 1.700 DIM. Menurut Supratman apabila berjalan lancar,
pembahasan

DIM rampung pada pertengahan September 2020.

Supratman menuturkan sejumlah norma usulan pemerintah telah dirombak. Contohnya soal
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Awalnya kewenangan pemda
diambil alih pemerintah pusat. Namun dalam perkembangannya. sudah dikembalikan lagi ke
pemda. Adapun kesepakatan DPR dan perwakilan organisasi buruh pada 21 Agustus 2020.
antara lain, mendasarkan materi muatan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker dengan putusan
Mahkamah Konstitusi (MK). Terdapat delapan putusan M K menyangkut ketenagakerjaan antara
lain perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, dan pemutusan
hubungan kerja. Kemudian, mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker
sesuai ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan proses yang dipertimbangkan
secara seksama. [C-6]

102