Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 98

GURU JUGA DAPAT JATAH INSENTIF

              Guru honorer masuk ke daftar 15,7 juta penerima insentif senilai Rp2,4 juta per orang.

              Despian Nurhidayat

              despian@mediaindonesia.com

              PEMERINTAH memutuskan untuk memperluas cakupan pemberian insentif uang tunai. Selain
              pekerja  dengan  upah  di  bawah  Rp5  juta  per  bulan,  guru  honorer  juga  bakal  mendapatkan
              bantuan  finansial  yang  sama.  Kepastian  pemberian  insentif  bagi  kalangan  guru  honorer  itu
              disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam raker bersama Komisi XI DPR RI.
              kemarin.

              "Guru  honorer  dimasukkan  dalam  mereka  yang  mendapatkan  manfaat  ini  (insentif  pekerja
              bergaji di bawah Rp5 juta per bulan). Bantuannya ialah sama, standar Rp600 .OOO per bulan
              untuk empat bulan. Untuk ini dilakukan transfer langsung dalam dua kali penyaluran," ungkap
              Menkeu.

              Sri Mulyani menjelaskan guru honorer penerima manfaat insentif tersebut adalah mereka yang
              terdata  dalam  BP  Jamsostek  maupun  yang  sedang  dalam  tahap  penyempurnaan  data  di
              Kemendikbud dan Kementerian PAN RB. Ia menuturkan guru honorer ini masuk ke 15,7 juta
              penerima insentif yang akan mendapat manfaat total senilai Rp2,4 juta per orang.

              Sri Mulyani melanjutkan, insentif ini telah dikeluarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
              senilai  Rp37.87  triliun.  "Anggaran  yang  disiapkan  ini  adalah  Rp37,87  triliun  dan  sudah
              dikeluarkan dalam dokumen anggaran atau DIPA," ujarnya.

              Pada  kesempatan  berbeda,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  dilaporkan  telah
              menerima 2.5 juta data calon penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Data tersebut
              diserahkan setelah dilakukan verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

              "Hari  ini  kami  akan  serahkan  data  calon  penerima  subsidi  upah  dari  BPJS  Ketenagakerjaan
              kepada Kemnaker dari data yang sekarang sudah terkumpul dari target semula 15,7 juta kita
              mengumpulkan rekening dan terkumpul 13,7 juta dan masih ada 2 juta rekening yang belum
              terkumpul," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Kantor Kemnaker, kemarin.

              Dari  13,7  juta,  BPJS  Ketenagakerjaan  memvalidasi  secara  berlapis  dan  menyerahkan  secara
              bertahap rekening yang tervalidasi yaitu 2,5 juta nomor rekening atau data per batch ini akan
              memudahkan rekonsilisasi monitoring dan prinsip kehati-hatian. Dalam kesempatan yang sama,
              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan data sebanyak itu akan dilakukan kesusaian
              dan  memastikan  setiap  calon  penerima  memenuhi  syarat.  "Kami  membutuhkan  data  yang
              disampaikan Pak Agus. Kami butuh waktu. Kami menargetkan yang dimulai akhir bulan ini butuh
              4 hari dan kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," ujar Ida.

              Ditunda

              Terkait  dengan  penyesuaian  data  tersebut,  Ida  Fauziyah  mengumumkan  bahwa  pencairan
              program BSU bagi pekerja yang sedianya mulai hari ini ditunda. Meski tertunda, Ida memastikan
              bahwa  2,5  juta  pekerja  akan  menerima  bantuan  dari  pemerintah  yang  dikirimkan  melalui
              rekening masing-masing. Setelah penyesuaian dilakukan, dana BSU akan diserahkan ke Kantor
              Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  untuk  bisa  dicairkan  dan  disalurkan  ke  bank
              pemerintah.  "Nantinya  sebanyak  15,7  juta  orang  yang  menerima  BSU  akan  terealisasi  akhir
              September 2020," pungkas Ida.




                                                           97
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103