Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 215
Said berpendapat, RUU Cipta Kerja akan merugikan buruh karena menghapus upah minimum
yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum.
Tak hanya itu, dia juga menilai aturan ini akan mengurangi nilai pesangon dengan
menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja,
penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan,
waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus
hak upah saat cuti.
Adanya aturan ini juga dianggap akan mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) buruh
kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh
dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK sewenang wenang tanpa izin
pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan
hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan
hak buruh lainnya.
Melihat berbagai alasan tersebut, KSPI pun meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan
dan meminta pemerintah dan DPR fokus menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebagai
dampak covid-19.
Demo yang dilakukan di 20 provinsi tersebut pun mengusung isu yang sama. "Beberapa provinsi
yang akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang,
Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya," kata Said Iqbal.
Ada pula Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin,
Samarinda, Gorontalo, Makassar, Manado, Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan
sebagainya.
214
