Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 219
Syarat dan kriteria penerima bantuan bantuan UMKM adalah pelaku usaha ultra mikro-mikro
atau nasabah yang tidak memiliki kredit di perbankan atau lembaga keuangan.
Kemudian, nasabah perbankan atau lembaga keuangan yang simpanannya di bawah Rp2 juta
serta memiliki NIK dan KTP. Pemerintah menargetkan bantuan UMKM ini diterima oleh 12 juta
UMKM.
Berikut syarat lengkap penerima program subsidi UMKM: Warga Negara Indonesia; Pelaku
usaha mikro; Bukan ASN; Bukan anggota TNI/Polri; Bukan pegawai BUMN/BUMD; Memiliki
tabungan dengan nominal di bawah Rp2 juta; Belum pernah atau sedang menerima pinjaman
dari perbankan.
Selain UMKM, pemerintah juga mulai menyalurkan subsidi bagi pekerja dengan upah di bawah
Rp5 juta.
"Kementerian tenaga kerja Sudah mengeluarkan Permenakernya dan DIPA sudah diterbitkan
sehingga mulai 24 Agustus 2020 ini sudah mulai bisa disalurkan tahap pertamanya," ucap
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.
Namun Sri Mulyani tak merinci berapa karyawan yang akan menerima subsidi di tahap pertama
ini. Ia hanya memastikan bantuan sejumlah Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan sudah dapat
mulai ditransfer dengan mekanisme 2 kali penyaluran.
Syarat agar dapat menerima subsidi upah ini yakni merupakan anggota aktif BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pekerja yang berhak menerima
bantuan sosial ini memiliki kepesertaan hingga Juni 2020.
Berikut syarat yang wajib dipenuhi penerima subsidi upah tersebut, meliputi: Pekerja merupakan
Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan; Terdaftar
sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang
dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan: Peserta yang membayar iuran dengan besaran
iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada
BPJS Ketenagakerjaan; Pekerja/buruh penerima upah; Memiliki rekening bank yang aktif; Tidak
termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu Prakerja; Peserta yang terdaftar
sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.
Subsidi upah ini akan ditransfer langsung ke rekening karyawan yang telah didaftarkan oleh HRD
masing-masing melalui https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/ .
Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Daftar nomor rekening karyawan yang telah didaftarkan
oleh HRD dari setiap perusahaan akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal
ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Data yang telah diverifikasi dan divalidasi akan dimasukkan dalam data daftar calon penerima
bantuan pemerintah. Data tersebut akan disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada
Menteri dengan melampirkan berita acara dan surat pernyataan mengenai kesesuaian data calon
peneliram BLT ini.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan pemerintah melalui BPJS
Ketenagakerjaan berdasarkan daftar calon penerima bantuan sosial ini.
218
