Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

"DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) sudah diterbitkan sehingga mulai 24 Agustus sudah
mulai bisa disalurkan tahap pertama," kata Sri Mulyani saat rapat kerja bersama dengan Komisi
XI DPR RI, Senin (24/8/2020).

Sejauh ini kata dia proses legalitas data penerima manfaat ini tengah difinalisasi oleh pemerintah
sebelum dilakukan pertransferan langsung ke nomer rekening masing-masing pekerja.

Pegawai yang berhak mendapatkan bantuan Rp 600 ribu dari pemerintah harus aktif sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan dana Rp 600 ribu rencananya menyasar pada 15,7 juta pegawai dengan gaji di bawah
Rp 5 juta per bulan. Mereka akan diberikan Rp 600 ribu per bulan dengan 2 kali transfer selama
4 bulan sehingga totalnya Rp 2,4 juta.

Menteri BUMN Sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional Erick Thohir berharap program ini diharapkan dapat memulihkan daya beli masyarakat
khusus kelas menengah ke bawah.

"Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak
pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah
menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal
ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi dia," jelas
dia.

Selanjutnya, tambah Erick, juga dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-
proyek padat karya. Upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan upaya
kesehatan dan membangun rasa aman di tengah pandemi ini.

Rasa aman dapat mendorong masyarakat tingkat menengah ke atas untuk mulai berani
membelanjakan uang atau tabungannya pada sektor-sektor produktif maupun investasi, dengan
begitu diharapkan akan menggerakkan perekonomian di Indonesia.

"Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak namun saling
berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga
harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta
koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat," tukas
dia..

223