Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 229
Judul RUU Cipta Kerja, Pemerintah Harus Jamin Perlindungan Hak Buruh
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/142340/15/ruu-cipta-kerja-
pemerintah-harus-jamin-perlindungan-hak-buruh-1598256530
Jurnalis Mohammad Atik Fajardin
Tanggal 2020-08-24 15:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hemasari (None) Yang harus dilakukan serikat pekerja itu adalah meminta pemerintah
untuk menjamin hak untuk menegosiasikan kesejahteraannya. Sehingga, kesejahteraan pekerja
nanti adalah hasil negosiasi bukan dari hasil penetapan pemerintah
positive - Hemasari (None) Memang menjadi kepentingan mutlak bagi serikat pekerja untuk
mendukung pemerintah menciptakan banyak lapangan kerja biar pengangguran berkurang, agar
si pekerja itu punya bargaining position yang tinggi
Ringkasan
Pertemuan tim perumus Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja terdiri dari DPR dan
perwakilan serikat pekerja yang menghasilkan empat poin kesepakatan terkait RUU Cipta Kerja
mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.
RUU CIPTA KERJA, PEMERINTAH HARUS JAMIN PERLINDUNGAN HAK BURUH
- Pertemuan tim perumus Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja terdiri dari DPR dan
perwakilan serikat pekerja yang menghasilkan empat poin kesepakatan terkait RUU Cipta Kerja
mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.
"Yang harus dilakukan serikat pekerja itu adalah meminta pemerintah untuk menjamin hak untuk
menegosiasikan kesejahteraannya. Sehingga, kesejahteraan pekerja nanti adalah hasil negosiasi
bukan dari hasil penetapan pemerintah," kata Hemasari, Senin (24/8/2020).
Hemasari juga menyoroti sikap sejumlah serikat pekerja yang setuju bila pemerintah mendorong
kerja-kerja birokrat dan pemerintah baik daerah maupun pusat mendukung langkah-langkah
Presiden Joko Widodo untuk memudahkan investai dengan cara memangkas izin dan
menghilangkan hambatan investasi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
228
