Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 231

Judul               Selasa Besok, Buruh Demo Besar di Jakarta Protes Di-PHK karena
                                    COVID-19
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.suara.com/news/2020/08/24/151546/selasa-besok-
                                    buruh-demo-besar-di-jakarta-protes-di-phk-karena-covid-19
                Jurnalis            Pebriansyah Ariefana
                Tanggal             2020-08-24 15:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah
              dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat COVID-19 dan resesi ekonomi



              Ringkasan

              Ribuan buruh akan demonstrasi besar di Jakarta, Senin (24/7/2020) besok. Demo juga akan
              dilakukan di 19 provinsin lain.

              Demonstrasi itu dilakukan kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI
              Said Iqbal mengatakan demonstrasi itu terkait penolakan akan Omnibus Law dan pemutusan
              hubungan kerja akibat COVID-19.



              SELASA BESOK, BURUH DEMO BESAR DI JAKARTA PROTES DI-PHK KARENA COVID-
              19
              Ribuan buruh akan demonstrasi besar di Jakarta, Senin (24/7/2020) besok. Demo juga akan
              dilakukan di 19 provinsin lain.

              Demonstrasi itu dilakukan kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI
              Said Iqbal mengatakan demonstrasi itu terkait penolakan akan Omnibus Law dan pemutusan
              hubungan kerja akibat COVID-19.

              "Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
              besar-besaran  akibat  COVID-19  dan  resesi  ekonomi,"  kata  Said  Iqbal  dalam  pernyataan  di
              Jakarta pada Senin.

              Penolakan Omnibus Law, menurut Said, dilakukan karena merugikan buruh dengan menghapus
              Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
              serta pemberlakukan upah per jam.
                                                           230
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236