Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 232
Selain itu, dia mengklaim undang-undang yang baru itu akan mengurangi nilai pesangon,
penggunaan outsourcing dan buruh kontrak dalam jangka waktu tidak dibatasi untuk semua
jenis pekerjaan, waktu kerja yang panjang dan penghapusan beberapa jenis hak cuti.
Beberapa hal tersebut menjadi alasan mengapa KSPI meminta agar pembahasan Omnibus Law
dihentikan dan pemerintah lebih fokus menyelesaikan dampak dari COVID-19.
Said mengatakan selain di Kantor Kemenko Perekonomian dan DPR RI di Jakarta, aksi buruh
juga akan dilakukan di 20 provinsi pada 25 Agustus 2020.
Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain di Gedung Sate Bandung di Jawa Barat,
Serang di Banten, Semarang di Jawa Tengah, dan Gedung Grahadi Surabaya di Jawa Timur.
Aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau,
Batam, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan sebagainya. (Antara).
231
