Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 227

Judul               Presiden KSPI Konfirmasi Buruh Demo di DPR dan di 20 Provinsi Besok
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20200824/12/1282384/presiden-kspi-
                                    konfirmasi-buruh-demo-di-dpr-dan-di-20-provinsi-besok
                Jurnalis            Newswire
                Tanggal             2020-08-24 15:23:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (Ketua KSPI) Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah
              dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat C-19 dan resesi ekonomi



              Ringkasan
              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengonfirmasi bahwa buruh
              akan melakukan aksi unjuk rasa di 20 provinsi pada Selasa (25/8/2020) terkait penolakan akan
              Omnibus Law dan pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19.



              PRESIDEN KSPI KONFIRMASI BURUH DEMO DI DPR DAN DI 20 PROVINSI BESOK
              JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (  KSPI  ) Said Iqbal mengonfirmasi
              bahwa buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di 20 provinsi pada Selasa (25/8/2020) terkait
              penolakan akan  Omnibus Law  dan pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19.

              "Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
              besar-besaran akibat C-19 dan resesi ekonomi," kata Said Iqbal dalam pernyataan di Jakarta
              pada Senin (24/8/2020).

              Penolakan Omnibus Law, menurut Said, dilakukan karena merugikan buruh dengan menghapus
              Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
              serta pemberlakukan upah per jam.

              Selain  itu,  dia  mengklaim  undang-undang  yang  baru  itu  akan  mengurangi  nilai  pesangon,
              penggunaan outsourcing dan buruh kontrak dalam jangka waktu tidak dibatasi untuk semua
              jenis pekerjaan, waktu kerja yang panjang dan penghapusan beberapa jenis hak cuti.

              Beberapa hal tersebut menjadi alasan mengapa KSPI meminta agar pembahasan Omnibus Law
              dihentikan dan pemerintah lebih fokus menyelesaikan dampak dari Covid-19.


                                                           226
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232