Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 268

omnibus  law,"  kata  Presiden  KSPI  Said  Iqbal  dalam  keterangan  tertulisnya  yang  diterima
              SINDOnews, Senin (24/8/2020).
              Ia menilai omnibus law akan merugikan buruh karena menghapus upah minimum yaitu Upah
              Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)  dan  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota  (UMSK).  Tak
              hanya  itu,  regulasi  tersebut  juga  memberlakukan  upah  per  jam  di  bawah  upah  minimum,
              mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang
              penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk
              semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti
              buruh serta menghapus hak upah saat cuti.(   KSPI Tolak Rencana Penundaan Pembayaran BPJS
              Ketenagakerjaan    )    Omnibus  law  juga  akan  mempermudah  masuknya  TKA  buruh  kasar  di
              Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan
              sistem  outsourcing  seumur  hidup,  mudahnya  PHK  sewenang-wenang  tanpa  izin  pengadilan
              perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya
              beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh
              lainnya.

              Karena itu, KSPI meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan. Selanjutnya, pemerintah
              dan DPR fokus menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebagai dampak COVID-19.

              Selain di Jakarta, lanjut Said Iqbal, aksi tersebut juga serentak dilakukan di 20 provinsi dengan
              mengusung isu yang sama. Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain di Gedung
              Sate Bandung (Jawa Barat), Serang (Banten), Semarang (Jawa Tengah) dan, Gedung Grahadi
              Surabaya (Jawa Timur).

              Aksi  serupa  juga  akan  dilakukan  di  Aceh,  Sumatera  Barat,  Sumatera  Utara,  Bengkulu,  Riau,
              Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makassar, Manado, Kendari, Mataram,
              Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya.(   Buruh Geruduk DPR, Tuntut Hentikan Omnibus Law
              Cipta Kerja  )   "Bilamana DPR dan pemerintah tetap memaksa untuk pengesahan RUU Cipta
              Kerja, bisa saya pastikan, aksi-asi buruh dan elemen masyarakat sipil yang lain akan semakin
              membesar," katanya.

              (abd).

































                                                           267
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273