Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 48
"Kami akan menggelar aksi unjukrasa di DPR dan kantor Menko Perekonomian," kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal, Senin (24/8).
Dalam aksinya di dua lokasi ini, para pekerja/buruh mengusung dua tuntutan. Menolak omnibus
law RUU Cipta Kerja (Ciptakert) dan PHK dampak dari Covid-19.
TUTUP MATA
Aksi unjukrasa ini digelar, karena para pekerja/buruh belum melihat strategi pemerintah dan
DPR menghindari PHK besar-besaran, akibat Covid-19 dan resesi ekonomi.
"Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi
yang dilakukan justru ngebut membahas omnibus law," tandasnya.
la menilai omnibus law RUU Ciptaker sangat merugikan pekerja/ buruh, karena menghapus upah
minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum,
mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang
penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk
semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti
buruh serta menghapus hak upah saat cuti.
Omnibus law RUU Ciptaker ini justru mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia
tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem
outsourcing seumur hidup.
Selain itu juga memudahnya PHK sewenang-wenang tanpa izin pengadilan perburuhan,
menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi
pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya.
STOP PEMBAHASAN
Karena itu, KSPI meminta agar pembahasan omnibus law distop atau dihentikan. Selanjutnya
pemerintah dan DPR fokus menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebagai dampak covid-19.
Menurut Said lqbal, selain di Jakarta, aksi kali ini juga dilakukan serentak di 20 provinsi pada
tanggal 25 Agustus 2020. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai daerah
dengan mengusung isu yang sama. "Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain,
Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur
di Gedung Grahadi Surabaya," kata Said lqbal.
Juga di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin,
Samarinda, Gorontalo, Makasar, Manado, Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan
sebagainya.
"Bilamana DPR dan Pemerintah tetap memaksa untuk pengesahan RUU Cipta Kerja, saya
pastikan, aksi pekerja/buruh dan elemen masyarakat sipil'yang lain akan semakin membesar,"
katanya, (rizal/bi/ird)
47
