Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 54
Namun Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan
Irvansyah Utoh Banja mengatakan, proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum bisa
dilakukan hari ini, Selasa (25/8/2020).
PENCAIRAN BANTUAN SUBSIDI UPAH KARYAWAN RP 600.000 DIUNDUR
Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 600.000 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta
rencananya akan dicairkan mulai hari ini.
Namun Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan
Irvansyah Utoh Banja mengatakan, proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum bisa
dilakukan hari ini, Selasa (25/8/2020).
"Belum (dicairkan)," kata Irvansyah kepada Kompas.com, Senin (24/8/2020).
Meskipun belum jadi dicairkan hari ini, Irvansyah memastikan proses penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
terus berjalan.
Pihaknya menjelaskan, saat ini BPJAMSOSTEK telah memberikan data calon penerima BSU untuk
gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
RI pada Senin (24/8) di Kantor Menteri Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengatakan, penyerahan dilakukan secara
bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker.
Hal itu untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip
kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
"Dari target calon penerima BSU sebanyak 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta
nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang
tervalidasi mencapai 10 juta," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com,
Senin.
"Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta,"
sambung dia.
Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh
rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.
Agus menuturkan, masih ada sekitar 2 juta pekerja yang nomor rekeningnya belum diterima
oleh BPJAMSOSTEK.
"Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data
terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat
tanggal 30 Agustus 2020," tutur dia.
"Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan
untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,"
tambahnya.
Saat menerima data tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa
pihaknya akan melakukan pengecekan data sebelum menyerahkannya kepada KPPN.
53
