Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

anggaran sebesar itu belum memikirkan nasib para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan
akibat pandemi.
Lalu, bagaimana nasib pekerja yang bukan pekerja formal?

Nah itu, bagaimana dengan subsidi untuk pekerja outsourcing atau pekerja yang tidak tercatat.
Bagaimana dengan pekerja di sektor informal, buruh, petani, nelayan, kaki lima. Mereka jelas
membutuhkan uluran tangan pemerintah. Untuk itu, kita meminta agar rencana pemberian
subsidi upah ini dilakukan secara proporsional dan mengedepankan unsur keadilan.

Aturannya seperti apa?

Jika patokannya disamaratakan yakni upah di bawah Rp 5 juta, saya pikir ini menciderai rasa
keadilan. Setiap daerah memiliki kondisi dan tingkat biaya hidup dan UMK (Upah Minimum Kota)
yang berbeda.
Terus, solusinya seperti apa?

Begini, ada masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp 5 juta, tapi tidak mencukupi untuk hidup
layak. Sedangkan di tempat lain, ada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, tapi
berkecukupan.

Apakah program ini harus direvisi?
Jika kita juga mempertimbangkan bentuk dan jumlah tanggungan dari setiap pekerja yang pasti
berbeda satu sama lainnya, ini perlu direvisi.

Sejauh ini, bagaimana pengawasan pendataannya?

Kita juga menyoroti belum jelasnya aspek pengawasan dalam penyaluran subsidi upah bagi
pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Bagaimana bentuk pengawasan agar bantuan benar-
benar tersalurkan ke para pekerja.

Misalnya ada yang sudah memenuhi syarat, tapi tidak menerima subsidi, kemana mereka harus
melapor. Begitu juga dengan aspek validitas data. Apakah semua perusahaan telah memasukkan
data penghasilan pegawai dengan benar. nnm

85