Page 135 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

"Hasilnya sudah dikirim semuanya, sekarang basis data itu dipakai pijakan sehingga nanti yang
mau 'mereview' sudah ada bahannya," katanya.
Seperti diwartakan, Ganjar telah membuat posko dan membuka ruang kepada masyarakat untuk
memberikan masukan terkait UU Cipta Kerja.

"Harapannya, posko ini dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan
kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat,
akademisi, dan lainnya," ujarnya.

Dukungan juga datang dari Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi, yang mengatakan pihak
Pemerintah Kabupaten Landak sangat menyambut baik arahan dari Pemerintah Pusat dan siap
menindaklanjuti arahan terkait UU Cipta Kerja tersebut.

"Nantinya akan kita sosialisasikan tentang UU Cipta Kerja dengan sistem penyampaian melalui
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta lainnya supaya dapat menyebarluaskan
substansi dari undangan-undang tersebut. Supaya masyarakat kita memahami dan mengerti
akan Undang-undang Cipta Kerja ini," tutur dia.

Hal tersebut disampaikan setelah dilaksanakan Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Menteri
Kabinet Indonesia Bersatu, para Gubernur, Wali Kota/Bupati serta Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia. Dalam Rakor itu dijelaskan secara detail pengertian tentang
latar belakang dan manfaat UU Cipta Kerja.

Rakor dibuka langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud
MD dan diikuti oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian, Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanahn Nasional Sofyan
Abdul Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Perwakilan Jaksa Agung, Perwakilan
Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) dan Perwakilan Panglima TNI (Tentara Nasional
Indonesia), Para Gubernur Se-Indonesia dan Bupati/Wali Kota Se-Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD
menyampaikan, terkait unjuk rasa, tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang dan manfaat UU Cipta
Kerja.

"Tugas kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan cara memberikan pengertian
tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya, dibandingkan
dengan yang hoaks. Serta manfaat dari UU Cipta Kerja," jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan materi yang
menjelaskan tentang spirit dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Forkopimda (Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah).
"Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki bahan untuk menentukan sikap. Kemudian
juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo,
tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja," ujar dia.

(rmn).

134