Page 130 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 130
Aturan tersebut, katanya, juga merupakan hasil campur tangan politik sehingga yang tadinya
semua profesi boleh outsourcing, kemudian menjadi hanya lima profesi. Kelima profesi itu yakni
di bidang sekuriti, katering, driver, perminyakan, dan cleaning service.
"Tapi karena dinamika politik pada pemerintahan Pak SBY, itu malah ditarik menjadi peraturan
menteri, yang ini yang boleh di-outsourcing, ini yang kacau, padahal hanya contoh," ujarnya
dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Hariyadi menuturkan dalam UU Cipta Kerja hanya mengembalikan kesalahpahaman yang dulu
terjadi sehingga tak hanya lima profesi saja yang boleh mengambil tenaga kerja outsourcing.
Outsourcing, kata dia, tak selamanya buruk. Pasalnya, outsourcing hanya sebuah bisnis model
yang digunakan seluruh dunia.
"Contohnya pabrik otomotif. Nggak ada pabrik motor, mobil, sepeda motor yang bisa bikin dari
skrup, sampai mesin nggak ada. Semua pasti di-outsourcing. Jadi yang dikembalikan itu adalah
prinsip-prinsip dari baik itu perlindungannya, maupun business modelnya. Kira-kira begitu di
Cipta Kerja itu," tutur dia.
Namun demikian, Hariyadi menjamin pekerja outsourcing akan mendapat perlindungan dari sisi
PHK maupun jaminan hari tua.
"Yang diatur adalah perlindungannya kepada pekerja yang bekerja di perusahaan outsourcing,
itu yang harusnya diamankan, itu kita harus menghargai hak-hak normatifnya. Jadi salah
kaprahnya itu dibetulkan," kata Hariyadi.
129
