Page 128 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Hal ini disampaikan saat sosialisasi UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dengan
sekitar 1.308 pekerja dan manajemen Pertamina di lingkungan Subholding Upstream PT
Pertamina Hulu Energi, dari seluruh lokasi perusahaannya di Indonesia.

"Proses pembahasan UU Cipta Kerja ini sangat terbuka. Rapat-rapat di Raker, Panja dan Baleg
dapat diakses melalui banyak kanal. Ada live streaming, ada liputan dari TV Parlemen, bisa juga
dari youtube," papar Menaker Ida membuka dialog dengan para pekerja dan direksi Pertamina.

Menaker Ida juga menegaskan beberapa klarifikasi, di antaranya tentang tuduhan bahwa UU ini
akan ompong karena pasal-pasal tentang sanksi dari UU lama dihapus. "Ini misleading lagi.
Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini
bergigi kuat, tidak ompong," ucapnya.

Selain itu, sebagai bukti komitmen terhadap peningkatan kompetensi, dalam skema Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kemnaker memasukkan tambahan vocational training benefit.
Artinya, pekerja ter-PHK berhak atas pelatihan dan sertifikasi gratis, sambil menunggu mendapat
pekerjaan baru.

"Sehingga saat ada lowongan kerja, sudah punya sertifikat kompetensi. Bisa nego gaji lebih
tinggi, kan" sambungnya.

Sanksi Bagi Perusak Lingkungan Disebut Dicabut di UU Cipta Kerja Sebelumnya, Kepala Peneliti
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta, menilai pemberlakuan sanksi
dan denda bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan harus tetap ada dalam Omnibus
Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Felippa menyayangkan relaksasi persyaratan lingkungan
yang dicabut dari UU.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah dapat meninjau ulang persyaratan lingkungan
yang dihilangkan dari UU Cipta Kerja dan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
"Penghapusan denda dan sanksi perlu ditinjau ulang oleh pemerintah mempertimbangkan
dampak dari kerusakan lingkungan terhadap masyarakat," kata Felippa seperti dikutip dari
Antara di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut dia, dihilangkannya sanksi dan denda akan semakin meminimalisasi kehadiran
pemerintah dalam upaya menjaga kelangsungan lahan. Setidaknya, ada acuan dari pemerintah
yang dapat dilihat oleh para pelaku usaha untuk berhati-hati dalam mengelola lahan.

Untuk itu, dia meminta upaya pemerintah dapat memastikan masuknya investasi asing langsung
(Foreign Direct Investment/FDI) tidak serta merta menghilangkan kewajiban para investor untuk
menjaga kelangsungan lingkungan. Khususnya pada investasi sektor pertanian, keberadaan
lahan sangat penting untuk memastikan kelangsungan sektor pertanian itu sendiri.

127