Page 124 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

OMNIBUS LAW DITUDING OMPONG HADAPI PENGUSAHA, MENAKER IDA NGGAK
RELA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terus menyosialisasikan UU Omnibus Law Cipta Kerja,
khususnya klaster ketenagakerjaan bagi seluruh stakeholder terkait. Pada Kamis (15/10), Ida
berdialog secara virtual dengan sekitar 1308 pekerja dan manajemen Pertamina di lingkungan
Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, dari seluruh lokasi perusahaannya di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida didampingi Dirjen Pengawasan dan K3, Haiyani
Rumondang dan Kepala Biro Humas Soes Hindharno. Sementara dari Pertamina hadir Direktur
Utama Subholding Upstream, Direktur HRD, dan jajaran penunjang bisnisnya.

"Proses pembahasan UU Cipta Kerja ini sangat terbuka. Rapat-rapat di Raker, Panja dan Baleg
dapat diakses melalui banyak kanal. Ada live streaming, ada liputan dari TV Parlemen, bisa juga
dari Youtube. Sepanjang karir saya di DPR, baru kali ini saya lihat ada proses pembahasan yang
menit demi menit bisa diakses publik. Jadi tuduhan bahwa kita mengendap-ngendap itu tidak
benar," papar Ida membuka dialog dengan para pekerja dan direksi Pertamina di Jakarta.

Ida juga menegaskan beberapa klarifikasi, di antaranya tentang tuduhan bahwa UU ini akan
ompong karena pasal-pasal tentang sanksi dari UU lama dihapus. Pihaknya tak rela jika UU Sapu
Jagad dianggap tak punya taring menghadapi pengusaha sehingga buruh merasa dirugikan. "Ini
misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun
administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong," ucapnya.

Sebagai bukti komitmen terhadap peningkatan kompetensi, dalam skema Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) Kemenaker memasukkan tambahan vocational training benefit. Artinya, pekerja
ter-PHK berhak atas pelatihan dan sertifikasi gratis, sambil menunggu mendapat pekerjaan
baru."Sehingga saat ada lowongan kerja, sudah punya sertifikat kompetensi. Bisa nego gaji lebih
tinggi, kan " sambungnya.

(nng).

123