Page 122 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 122
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan,
pengaturan outsourcing pada UU 13 TTahun 2003 menimbulkan salah kaprah, sehingga dengan
adanya UU Cipta Kerja ini kesalahpahaman tersebut diluruskan.
Hariyadi menjelaskan, sebenarnya dalam UU Ketenagakerjaan mencontohkan beberapa pekerja
yang diperbolehkan untuk outsourcing seperti driver, katering, security hingga cleaning service.
Namun yang justru di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malah dibuat Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain.
"Dulu juga salah kaprah. Ada 5 sektor yang hanya boleh di-outsourcing, sekuriti, katering, driver,
pekerjaan yang dikaitkan dengan perminyakan, dan kebersihan atau cleaning service. Padahal
itu di UU 13/2003 adanya di bagian penjelasan sebagai contoh," ujarnya dalam konferensi pers
di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Salah kaprah ini terjadi karena adanya dinamika politik yang terjadi saat itu, sehingga
pemerintahan saat itu menjadikan lima sektor itu saja yang diperbolehkan untuk melakukan
outsourcing.
"Tapi karena dinamika politik pada pemerintahan Pak SBY, itu malah ditarik menjadi Permen,
yang ini yang boleh di-outsourcing, ini yang kacau, padahal hanya contoh. Jadi di Cipta Kerja ini
dikembalikan, bahwa yang namanya outsourcing ini tidak dibatasi," jelasnya.
121
