Page 125 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 125

Judul               Upah Tak Turun meski Ada UU Cipta Kerja, Apindo: Tahun Depan
                                    Masih Sama
                Nama Media          okezone.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://economy.okezone.com/read/2020/10/15/320/2294276/upah-
                                    tak-turun-meski-ada-uu-cipta-kerja-apindo-tahun-depan-masih-sama
                Jurnalis            Giri Hartomo,
                Tanggal             2020-10-15 18:26:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kalau usulan yang
              kami  ketahui  dari  Dewan  Pengupahan  Nasional,  itu  mengusulkan  di  tahun  2021  itu  upah
              minimumnya sama dengan 2020. Itu yang kami ketahui



              Ringkasan

              JAKARTA - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mendapatkan protes dari beberapa pekerja dan
              buruh  khususnya  yang  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan.  Salah  satu  yang  mendapatkan
              sorotan adalah terkait upah minimum Provinsi dan Kabupaten.

              Sebab, pasal yang berkaitan dengan upah minimum dihapus di UU Cipta Kerja. Hal tersebut
              terlihat  dari  tidak  adanya  ketentuan  UMK  dan  UMSK  di  pasal  89  di  UU  Nomor  3  tentang
              Ketenagakerjaan yang di draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman.



              UPAH TAK TURUN MESKI ADA UU CIPTA KERJA, APINDO: TAHUN DEPAN MASIH
              SAMA

              Undang-Undang  (UU)  Cipta  Kerja  mendapatkan  protes  dari  beberapa  pekerja  dan  buruh
              khususnya  yang  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan.  Salah  satu  yang  mendapatkan  sorotan
              adalah terkait upah minimum Provinsi dan Kabupaten.

              Sebab, pasal yang berkaitan dengan upah minimum dihapus di UU Cipta Kerja. Hal tersebut
              terlihat  dari  tidak  adanya  ketentuan  UMK  dan  UMSK  di  pasal  89  di  UU  Nomor  3  tentang
              Ketenagakerjaan yang di draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman.

              Kemudian, di UU Cipta Kerja versi 812 halaman itu disisipkan pasal 88C yang berbunyi Gubernur
              wajib  menetapkan  upah  minimum  provinsi  dan  Gubernur  dapat  menetapkan  upah  minimum
              kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

                                                           124
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130