Page 129 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Outsourcing Hanya Kembalikan Salah Paham di Era SBY
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/10/15/181745/outsourcing-hanya-
kembalikan-salah-paham-di-era-sby
Jurnalis Siswanto
Tanggal 2020-10-15 18:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tapi karena dinamika
politik pada pemerintahan Pak SBY, itu malah ditarik menjadi peraturan menteri, yang ini yang
boleh di-outsourcing, ini yang kacau, padahal hanya contoh

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Contohnya pabrik
otomotif. Nggak ada pabrik motor, mobil, sepeda motor yang bisa bikin dari skrup, sampai mesin
nggak ada. Semua pasti di-outsourcing. Jadi yang dikembalikan itu adalah prinsip-prinsip dari
baik itu perlindungannya, maupun business modelnya. Kira-kira begitu di Cipta Kerja itu

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Yang diatur adalah
perlindungannya kepada pekerja yang bekerja di perusahaan outsourcing, itu yang harusnya
diamankan, itu kita harus menghargai hak-hak normatifnya. Jadi salah kaprahnya itu dibetulkan

Ringkasan

Menanggapi polemik tentang aturan outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan peraturan tersebut sudah
ada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Aturan tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

OUTSOURCING HANYA KEMBALIKAN SALAH PAHAM DI ERA SBY

Menanggapi polemik tentang aturan outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan peraturan tersebut sudah
ada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Aturan tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
128