Page 132 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 132
Ringkasan
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui langsung ribuan massa aksi yang tergabung
dalam Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS), lantaran menolak
disahkannya omnibus law UU Cipta kerja. Menurut Herman, sejak beberapa waktu terakhir ia
sedang fokus mendengarkan penjelasan secara langsung baik dari DPR RI hingga Menteri soal
banyaknya penolakan omnibus law yang banyak ditolak oleh masyarakat.
KATA GUBERNUR SUMSEL SOAL OMNIBUS LAW: TADINYA SAYA KHAWATIR UMR
HILANG, TERNYATA MALAH DIKUATKAN
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui langsung ribuan massa aksi yang tergabung
dalam Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS), lantaran menolak
disahkannya omnibus law UU Cipta kerja. Menurut Herman, sejak beberapa waktu terakhir ia
sedang fokus mendengarkan penjelasan secara langsung baik dari DPR RI hingga Menteri soal
banyaknya penolakan omnibus law yang banyak ditolak oleh masyarakat.
Herman menjelaskan, dari 11 klaster yang masuk omnibus law, pemerintah pusat berharap dapat
menunjang para pelaku UMKM dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun, Herman
mengaku lebih terfokus membahas omnibus law yang mengarah bidang ketenagakerjaan.
"Saya fokus (memahami) perubahan UU yang ketenagakerjaan, tadinya saya khawatir UMR
hilang, tapi ternyata malah dikuatkan, upah minumum Provinsi ditetapkan Gubernur," terang
Herman saat menemui para demonstran, Kamis (15/10/2020).
Herman pun mengaku, banyak kabar yang menyebar di Media sosial (Medsos) jika pesangon
hilang adalah bohong. Sebab, setiap perusahaan wajib membayarkan uang pesangon.
"Pesangon hilang? Ternyata tidak, perusahaan pelanggar ternyata akan dipidanakan kalau
melanggar," katanya.
Selain itu, soal tenaga kerja asing pun ternyata hanya memiliki batas kerja waktu tertentu. Dan
nonkorporasi tidak boleh ada tenaga asing, kalau ada tenaga asing yang masuk (Sumsel) dan
ada yang lihat, langsung lapor ke saya sehingga ditindak," ujarnya.
Namun, Herman juga menyoroti soal isu cuti melahirkan. Dimana kabar yang beredar
menyatakan seorang pekerja diperbolehkan cuti namun gaji tidak dibayarkan. "Cuti hilang, tidak
ada, ternyata tetap ada. Namun, isu yang beredar cuti melahirkan gaji tidak dibayarkan ini yang
patut dipertanyakan," kata Herman.
"Untuk itu harapan kita PP yang dilahirkan nanti dapat menerima aspirasi kita, saya siap fasilitasi
dan akan saya antar langsung ke Presiden, kalau ada pasal yang mengkhawatirkan kita buka
bersama. Saya tidak ingin buruh di Sumsel hidup tidak layak," tegas Herman.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Lapangan GEPBUK SS Aminoto mengatakan, mereka
meminta kepada DPRD Sumsel dan Gubernur menyampaikan aspirasi penolakan omnibus law ke
pemerintah pusat.
Sebab, dalam UU tersebut, klaster buruh sangat dirugikan. "Kami meminta pemerintah
menerbitkan PERPPU untuk membatalkan omnibus law ini, sebab akan berdampak ke anak cucu
kami," kata Aminoto.
131
