Page 165 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 165
"Bagi kami uji materi ke MK bukan pilihan perlawanan dan bukan satu-satunya langkah
konstitusional," kata salah satu presidium Gerakan Buruh Jakarta, Nugraha, Kamis (15/10).
Nugraha mengatakan pihaknya memilih tak mengajukan uji materi karena menganggap UU Cipta
Kerja lahir dengan prosedur hukum yang cacat. Oleh sebab itu, menurutnya, jika mengajukan
uji materi ke MK, maka otomatis buruh menyetujui isi UU Cipta Kerja saat ini.
Selain itu, proses uji materi di MK juga dinilai bakal memakan waktu lama dan hanya membahas
pasal-pasal tertentu. Sementara, buruh menginginkan agar UU itu dibatalkan secara
keseluruhan.
"Untuk konteks Omnibus Law, judicial review adalah jebakan, karena begitu banyak pasal di
dalamnya yang akan membuat persidangan berjalan selama bertahun-tahun," ungkap Nugraha.
"Sementara ketentuan Omnibus Law yang merampas kehidupan rakyat terus berjalan,"
sambungnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta kalangan yang tak puas dengan UU Cipta Kerja
untuk mengajukan uji materi ke MK. Menurut Jokowi, sistem ketatanegaraan mengatur soal itu.
"Jika masih ada tidak kepuasan pada UU Cipta Kerja ini silakan ajukan uji materi atau judicial
review ke Mahkamah Konstitusi," kata Jokowi, Jumat (9/10).
MK telah menerima dua gugatan uji materi UU Cipta Kerja ke MK pada Senin (12/10) lalu.
Permohonan diajukan warga sipil yang merupakan karyawan dan serikat pekerja.
Dalam pokok perkara, kedua pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 59, Pasal 156
Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b klaster
Ketenagakerjaan UU Ciptaker.
MK menyatakan permohonan itu tengah diproses dan akan diagendakan sidang pertama paling
lama dua pekan setelah permohonan terdaftar.
(dmi).
164
