Page 293 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 293
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sikap ini
sejalan dengan komitmen kaum buruh yang hingga saat ini menolak UU Cipta Kerja khususnya
klaster ketenagakerjaan. Iqbal menyampaikan aksi penolakan Omnibus Law oleh buruh tidak
akan reda, justru akan semakin membesar dan bergelombang.
ENGGAN TERLIBAT BAHAS TURUNAN UU CIPTA KERJA, KSPI SIAPKAN LANGKAH
INI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sikap ini
sejalan dengan komitmen kaum buruh yang hingga saat ini menolak UU Cipta Kerja khususnya
klaster ketenagakerjaan.
Iqbal menyampaikan aksi penolakan Omnibus Law oleh buruh tidak akan reda, justru akan
semakin membesar dan bergelombang. "Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan
demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya,"
kata Iqbal dalam keterangan yang dikirimkan ke Beritasatu.com Kamis (15/10/2020).
Iqbal mengatakan bahwa pihaknya merasa dikhianati saat DPR sempat menjanjikan buruh akan
dilibatkan dalam pembahasan, tetapi ternyata terkesan seperti sedang kejar setoran. Kalau
pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, lanjut Iqbal, ada dugaan
serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja. "Padahal kami sudah
menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang
tidak terakomodir" ujarnya.
Dia menegaskan, tidak benar yang dikatakan DPR bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi
dalam UU Cipta Kerja.
Ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.
Pertama, mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah
maupun aksi secara nasional.
Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.
Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah.
Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan UU Cipta Kerja
khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.
Sumber:BeritaSatu.com.
292
