Page 291 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 291

OMNIBUS LAW PACU PRODUKTIVITAS, AIRLANGGA: 2025, DIGITALISASI DI
              INDONESIA CAPAI USD130 MILIAR
              Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  menegaskan  ke  depan  sektor
              digitalisasi  diharapkan  terus  berkembang,  seiring  perkembangan  teknologi.  "Digitalisasi  di
              Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai USD130 miliar (sekitar Rp1.914 triliun). Tentu ini bisa
              menjadi pengungkit APBN," ungkap Airlangga, Kamis (15/10/2020).

              Untuk itu, Airlangga menilai tentu akan lebih produktif bagi buruh dan tentunya perusahaan bila
              lebih memandang manfaat yang juga ditambah atau disediakan dalam UU Cipta Kerja. "Pekerja
              harus memikirkan produktivitas, jangan memikirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Itu tidak
              tepat. Jadi, selama perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir
              mengenai upah, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten atau Kota,"
              kata Airlangga.

              Selama  ini,  lanjutnya,  belum  pernah  ada  jaminan  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami
              Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, pemerintah kini memastikan narasi tersebut ada dan
              dituangkan dalam Rancangan Undang -Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan pada pekan
              lalu.

              UU Cipta Kerja itu juga sudah mengatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja mereka.
              Bahkan, jumlah maksimal jam lembur yang ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari.
              Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif.

              Menurut Airlangga Hartarto yang juga dipercaya sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional
              (PEN), saat ini asumsi-asumsi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bekerja dulu. "PHK itu
              adalah langkah terakhir. Buruh tidak suka PHK, dan pengusaha juga tidak suka PHK. Karena PHK
              terjadi kalau perusahaan itu rugi atau bangkrut," kata Airlangga.

              Airlangga memaparkan pemerintah hadir lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam UU
              Cipta Kerja. Apabila terjadi PHK, pemerintah akan membantu dalam bentuk pelatihan-pelatihan.
              Bahkan, pekerja yang terkena PHK setelah mengikuti pelatihan, menurut Airlangga bisa diberikan
              akses untuk mencari pekerjaan lain.




































                                                           290
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296