Page 287 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 287
Said menyampaikan, ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar
dan bergelombang. Tuntutan buruh tak berubah yakni meminta Omnibus Law UU Cipta Kerja
dicabut.
"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal kepada wartawan, Kamis,
15 Oktober 2020.
Said menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam
pembahasan pembuatan UU Cipta Kerja. Saat itu, DPR terkesan seperti sedang kejar setoran,
buruh tidak didengarkan dan merasa dikhianati.
Belajar dari peristiwa itu, kalau dalam membuat aturan turunan UU Cipta kerja pemerintah kejar
tayang lagi, kuat dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi
saja.
"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir. Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80
persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ujarnya.
Said mengatakan, ada 4 langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.
Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di
daerah maupun aksi secara nasional.
Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta
legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.
"Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law
UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," ujarnya. (ase).
286
