Page 282 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

antaranya peraturan pemerintah (PP), peraturan kepala daerah (perkada), sampai peraturan
menteri (permen).
"Juga tidak menutup kemungkinan mengubah UU (Cipta Kerja) melalui uji materi di Mahkamah
Konstitusi," jelasnya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal angkat suara soal
ajakan pemerintah untuk duduk bersama menyusun rancangan aturan turunan dariRUU Ciptaker
klaster ketenagakerjaan. Dia secara tegas menolak untuk ikut urun rembug. Sikap ini juga
termasukSl federasi serikat buruh lainnya.

"Karena buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, maka
dengan demikian 32 federasi konfederasi serikat buruh tidak akan terlibat," tegasnya.

Lagi pula, menurut dia, penyusunan aturan ini terkesan sangat terburu-buru. Seolah sedang
kejar tayang lagi seperti sebelumnya. Sehingga memunculkan dugaan, undangan pembahasan
bagi serikat pekerja/buruh hanya sebagai alat legitimasi saja. Sebagai formalitas. Bahkan, bisa
jadi rancangan peraturan pemerintah (RPP) sudah rampung.

"Dan aksi penolakan Omnibus Law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang,"
katanya.

Pemerintah memang berulang kali menegaskan akan mengajak seluruh stalceholder
ketenagakerjaan untuk menyusun RPP klaster ketenagakerjaan. Tak terkecuali serikat
pekerja/buruh. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan,
tripartite dilakukan untuk menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder terutama pekerja.
Pihaknya juga akan melibatkan unsur masyarakat dalam pembahasannya. "Kemarin kita juga
sudah bertemu dengan Forum Rektor," ujarnya.

Mengenai adanya penolakan dari pekerja/buruh, Anwar mengatakan, untuk hadir dan terlibat
merupakan. Namun yang jelas, pihaknya terbuka dan mengundang seluruh stakeholder
ketenagakerjaan untukmemberikanmasukan. Setidaknya, ada 3-4 RPP yang bakal disusun oleh
Kemenaker sebagai aturan turunan dari RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Meliputi, RPP
tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), RPP tentang pengupahan, RPP waktu kerja, waktu
istirahat, hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja, serta tenaga kerja asing.
Anwar optimis seluruhnya bisa rampung sesuai target pemerintah. "Saat ini RPP langsung kita
kerjakan. Kita upayakan (selesai dalam satu bulan, red), saya buat klaster-klasterRPP? papar
Mantan Sekjen KemendesPDTT tersebut.

Kendati begitu, dia menampik tudingan bahwa seluruh RPP ini sudah rampung jauh-jauh hari.
Sehingga, undangan pembahasan hanya sekadar formalitas. "Tepatnya, seluruh dokumen kita
kumpulkan sehingga memudahkan konsolidasi dalam bentuk RPP yang saat ini kita kerjakan,"
tegas Anwar, Seperti diketahui, RUU Ciptaker ini memang masih menyisakan banyak poin krusial
yang dilimpahkan pengaturannya dalam aturan turunan yang tengah dikebut oleh masing-
masing kementerian teknis. Meski resistensi masyarakat masih menguat terhadap RUU sapu
jagad ini, pemerintah pun terus tancap gas. Termasuk upaya mendekati sejumlah kalangan
untuk sosialisasi dan mendapat dukungan.

Para menteri terkait diberikan waktu sebulan untuk merampungkan seluruh aturan turunan dari
masing-masing klasterseperti yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada
Rabu (7/10). (lum/wan/deb/ syn/riq/mia/jpg)

281