Page 280 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Indra mengatakan, draf UU Cipta Kerja yang dikirimkan ke Presiden berjumlah 812 halaman.
"Sama seperti yang disampaikan pimpinan DPR, 812 halaman, tidak ada yang berubah," terang
dia.

Dia menegaskan, tidak ada perubahan substansi dalam draf UU Cipta Kerja. Walaupun antara
draf yang diputuskan saat rapat paripurna dengan draf terakhir berbeda jumlah halamannya.
Menurut Indra, perubahan halaman itu berkaitan dengan teknis penggunaan ukuran kertas.
Karena draf terakhir menggunakan kertas legal, maka jumlahnya kecil dibanding draf
sebelumnya.

"Itu sudah dijelaskan. Yang berubah hanya jumlah halaman, substansinya tidak ada yang
berubah," tegas dia.

Sementara itu, dalam penyerahan naskah UU Cipta Kerja kemarin, Mensesneg Pratikno tidak
tampak. Dia diwakili Deputi Bidang Hukum dan Perundang-un-danganKementerian Setneg Lydia
Silvanna D jaman.
Penyerahan dokumen UU Ciptaker itu berlangsung cukup lama. Sekitar dua jam. "Sambil dilihat-
lihat isinya. Tidak ada masalah," kata Indra Iskandar.

Dia mengatakan, penyerahan dokumen UU ke Presiden atau pemerintah adalah hal biasa.
Menurut dia, penyampaian UU Cipta Kerja itu berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR. Dia
menegaskan bahwa naskah UU Ciptaker sudah diserahkan kepada Kementerian Setneg dan telah
diterima dengan baik "Dari sisi kami (DPR, red) sudah cukup," katanya.

Deputi Bidang Hukum dan Pe-rundang-undangan Kementerian Setneg Lydia Silvanna Djaman
tidak bersedia berkomentar kepada media. Begitupun dengan

Fadjroel Rachman selaku Juru Bicara Presiden Joko Widodo juga tidak membalas permintaan
wawancara. Juru Bicara Presiden Joko Widodo Bidang Hukum D ini Purwono juga tidak membalas
saat dimintai komentar soal proses berikutnya dari UU Ciptaker Meski demikian, ternyata anggota
DPR belum satu suara. Kemarin, Fraksi PKS masih menyatakan keberatannya terhadap UU ini.
Fraksi PKS berniat untuk membentuk tim pemeriksa demi mengantisipasi adanya pasal
seludupan dalam UU Ciptaker. Tim pemeriksa merupakan anggota fraksi yang tergabung di
badan legislasi dan tenaga ahli fraksi bidang legislasi.
"Bukannya berprasangka buruk atau suudzon, tapi PKS ingin memastikan UU Ciptaker yang
diterima Presiden sesuai dengan keputusan rapat paripurna DPR," jelas Anggota Fraksi PKS
Mulyanto kemarin.

Sebelumnya, Fraksi PKS juga menyatakan meminta draf lengkap ke Pimpinan Baleg. Lewat tim
pemeriksa ini, lanjut Mulyanto, FraksiPKS akan membandingkan antara isi UU yang dikirimkan
ke Presiden dengan draf akhir hasil keputusan Panja. Untuk sementara, FPKS belum bisa
mengomentari soal draf akhir UU yang telah diserahkan ke Presiden kemarin.
"Nanti kalau sudah ada draf bersifat resmi dan final, baru akan kami pelajari secara saksama.
Kami bandingkan dengan catatan-catatan yang kami miliki selama pembahasan, baik di panja
maupun tim perumus/tim sinkronisasi," lanjut anggota Baleg itu.

Minta Pemerintah Akomodir Usulan Buruh

Perwakilan buruh dari Jawa Timur mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin (14/10). KepadaMenko Polhukam
Mohammad Mahfud MD, mereka menyampaikan protes terhadap Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja. Di antara poin-poin yang disampaikan kepada Mahfud, para buruh menyatakan keberatan
atas aturan baru terkait ketenagakerjaan.

279