Page 275 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Dia menekankan, ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar
dan bergelombang. Iqbal pun menyayangkan sikap DPR RI yang sempat menjanjikan buruh
akan dilibatkan dalam pembahasan, namun masukan itu tak diakmodir.

"Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir" kata dia.

Iqbal menegaskan KSPI menyiapkan 4 langkah terkait penolakan UU Cipta Kerja. Pertama, akan
mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun
aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta
legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.

"Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law
UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," ujar Said Iqbal.

Aturan turunan itu nantinya bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden
(Perpres). Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri sebelumnya menargetkan aturan turunan
dapat rampung 3 bulan. Jokowi menyatakan pemerintah akan terbuka menerima masukan dari
semua pihak dalam membuat aturan turunan UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, DPR RI menyerahkan naskah final Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Draf final UU itu diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI
Indra Iskandar melalui Kementerian Sekretariat Negara, Rabu 14 Oktober 2020.

Adapun naskah final UU Cipta Kerja yang dikirim ke Presiden totalnya menjadi 812 halaman.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menjamin tidak ada perubahan substansi selama perjalanan
draf UU Cipta kerja menjadi final dengan 812 halaman.
Presiden Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk berpikir apakah akan mengesahkan atau tidak UU
tersebut. Jika Jokowi memilih tak menekennya dalam waku 30 hari, UU Cipta Kerja akan tetap
berlaku dengan sendirinya.

274