Page 271 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh
yang hingga saat ini menolak UU Ciptaker, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Pasalnya, ia menduga bahwa kejar tayang aturan turunan tersebut hanya merupakan stempel
atau alat legitimasi pemerintah belaka.

"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi, terlibat membahasnya," tutur Said seperti dikutip dari rilis, Kamis
(15/10).

KSPI menyatakan akan melakukan empat langkah sebagai upayanya menolak UU Ciptaker.
Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur, terarah, dan konstitusional, baik di
daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan materi uji formil dan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga,
meminta legislatif mengkaji ke DPR RI dan eksekutif review kepada pemerintah.

Terakhir, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law
UU Ciptaker, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, dia juga menyebut buruh merasa dikhianati oleh DPR RI yang sempat menjanjikan
'angin surga'. DPR RI, kata dia, dalam aksinya hanya sekadar kejar setoran saja, tak bersungguh-
sungguh ingin melibatkan para buruh.

"Padahal, kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir," imbuh dia.

Said juga membantah pernyataan yang menyebut bahwa 80 persen usulan buruh telah diadopsi
dalam UU Ciptaker.

Sebelumnya, Ketua Umum Parpol Gerindra Prabowo Subianto mengklaim bahwa saat UU
Ciptaker mulai dibahas di DPR, Partai Gerindra selalu berusaha membela kepentingan para
buruh.

"Partai Gerindra juga paling keras bela kepentingan semua dan dengan sungguh-sungguh. Dari
permintaan buruh sudah diakomodasi 80 persen," katanya beberapa waktu lalu.

Prabowo juga mengimbau kepada masyarakat untuk tak gegabah dalam mengambil keputusan
dan bersikap akan sesuatu. Apalagi, Indonesia juga tengah menghadapi pandemi covid-19.

Hal utama yang saat ini harus diselesaikan adalah covid-19 yang telah banyak menyengsarakan
masyarakat baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

Prabowo juga tak menganjurkan anak muda turun ke jalanan untuk berdemonstrasi di tengah
pandemi covid-19 hanya berdasarkan informasi hoaks yang disebarkan pihak tertentu.
"Saya lihat banyak yang enggak pakai masker dan pakai masker juga bersentuhan terlalu dekat
ini mencelakakan anak-anak kita ini," kata Prabowo.

270