Page 266 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 266
Judul KSPI Bakal Terus Demo Tolak UU Cipta Kerja Sampai Didengar Jokowi
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/kspi-bakal-siapkan-aksi-lanjutan-
tolak-uu-cipta-kerja-sampai-didengar-jokowi.html
Jurnalis Intan Umbari Prihatin
Tanggal 2020-10-15 11:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Akan mempersiapkan aksi
lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selanjutnya kami juga
akan melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU
Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Padahal kami sudah
menyerahkan draf tandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang
tidak terakomodir
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh tetap
konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pihaknya pun akan melakukan aksi kembali agar
usulannya diterima oleh pemerintah. Kemudian pihaknya juga akan mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi. Hingga akan meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke
Pemerintah.
KSPI BAKAL TERUS DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA SAMPAI DIDENGAR JOKOWI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh tetap
konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pihaknya pun akan melakukan aksi kembali agar
usulannya diterima oleh pemerintah.
"Akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah
maupun aksi secara nasional," katanya kepada merdeka.com, Kamis (15/10).
Kemudian pihaknya juga akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hingga akan
meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.
265
