Page 263 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

BURUH SIAPKAN AKSI LANJUTAN TOLAK PEMBAHASAN ATURAN TURUNAN

Serikat buruh menolak adanya pembahasan aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker). Sebagaimana diketahui, Draf UU Ciptaker telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo
pada Rabu (14/9) kemarin. "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dengan demikian tidak
mungkin juga menerima peraturan turunannya, apalagi terlibat membahasnya. Buruh merasa
dikhianati oleh DPR RI," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (15/10).

Said Iqbal mengingatkan, sejak awal pembahasan RUU Ciptaker, buruh sudah berulang kali
mencoba melibatkan diri dalam pembahasan RUU Ciptaker di DPR. Serikat buruh sudah
menyerahkan draft sandingan usulan buruh.

Namun, kata Said Iqbal, aspirasi itu tidak dilanjutkan oleh DPR yang memilih ngebut
menandatangani RUU Cipta Kerja, bahkan mengesahkannya pada 5 Oktober 2020 lalu. "Tidak
benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta
Kerja," kata dia.

Said Iqbal pun menyatakan, buruh tengah mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah
dan konstitusional. Aksi itu di antaranya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji
formil dan uji Materiil.
Serikat buruh juga meminta legislative review ke DPR RI. Di samping itu, serikat buruh juga akan
melakukan dan sosialisasi kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta
Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

Sementara itu, Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos
menegaskan bahwa Fraksi Rakyat Indonesia akan menggelar aksi pada 20 hingga 22 Oktober
2020 mendatang. Ia menyatakan belum ada rencana menempuh jalur MK. Sebab ia menilai, DPR
sendiri sudah tidak menempuh jalur hukum saat membuat UU Cipta Kerja.
"Bukan rahasia lagi undang-undang yang keliru bahkan tidak mematuhi aturan hukum
dipaksakan. Kaum buruh dan rakyat harus membangun persatuan dan harus berjuang
sekuatnya. Ini semakin menyakinkan di masa sulit ini memantabkan bahwa kekuasaan yang tak
lagi bisa di percaya," kata Nining pada //Republika.co.id pada Kamis (15/10).
Sebelumnya, DPR RI telah mengantar draf UU Cipta Kerja ke Istana setelah draf itu mengalami
bebeapa kali perubahan halaman pascapengesahan pada Senin (5/10) lalu. Ketua DPR RI Puan
Maharani mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam
membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat
dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan
untuk memperinci UU Cipta Kerja," kata Puan, Kamis (8/10) lalu.
Puan mengklaim, DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta
Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas
bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja. "DPR RI akan
mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi
semua," klaim Puan.

262