Page 265 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 265
BAWA MASSA LEBIH BESAR, KSPI RENCANAKAN AKSI LANJUTAN TOLAK OMNIBUS
LAW
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan akan melakukan aksi lanjutan
dengan jumlah massa buruh lebih banyak dan dilakukan secara bergelombang. Aksi tersebut
untuk menyampaikan aspirasi mereka yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Kendati sudah merencanakan aksi lanjutan, Presiden KSPI Said Iqbal mengaku belum
menentukan kapan aksi akan berlangsung.
"KSPI belum memutuskan tanggal untuk melakukan aksi lanjutan menolak omnibus law Undang-
Undang Cipta Kerja," kata Iqbal dihubungi Suara.com, Kamis (15/10/2020).
Sementara itu dalam keterangan tertulisnya, Said Iqbal mengatakan serikat buruh bakal terus
menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker. Pertama melalui aksi lanjutan dengan
massa lebih banyak, kemudian melalui uji formil dan uji materil di Mahkamah Konstitusi.
"Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah. Keempat,
melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta
Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," kata Said Iqbal dalam keterangannya,
Kamis (15/10/2020).
Sebelumnya, Said Iqbal sekaligus menegaskan buruh tetap pada komitmen mereka untuk
menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ia berujar atas dasar itupula, buruh bersikap tidak akan
terlibat dalam pembahasan peraturan turunan omnibus law.
"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal.
Said Iqbal berpandangan tidak menutup kemungkinan serikat buruh diduga hanya digunakan
sebagai stemoel atau alat legitimasi, terlebih apabila ke depan pemerintah terkesan kejar tayang
membuat aguran turunan.
Hal itu ia katakan lantaran berkaca pada peristiwa di DPR yang membuat buruh merasa
dikhianati. Di mana DPR sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan UU
Ciptaker, tetapi, lanjut Iqbal, pembahasan justru terkesan seperti kejar setoran.
"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir. Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80
persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ujar Iqbal.
264
